Breaking News:

Kadin Jatim Keberatan Dengan Soal Rencana Perpanjangan PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menilai perpanjangan PPKM darurat selama 6 minggu bakal sangat memukul ekonomi nasional.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: eben haezer
TribunJatim/ Kukuh Kurniawan
Satpol PP Kota Malang saat memasang stiker penyegelan di salah satu kafe yang melanggar aturan PPKM Darurat, Rabu (7/7/2021) malam. 

SURYAMALANG, SURABAYA - Rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 4 minggu hingga 6 minggu guna memutus penyebaran Covid-19 dinilai akan sangat memukul ekonomi nasional, termasuk Jawa Timur.

"Ini sangat berat, bagi pengusaha dan bagi masyarakat pada umumnya. Karena daya tahan industri dan masyarakat saat ini sudah hampir habis," kata Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Rabu (14/7/2021).

Menurutnya, memang dari evaluasi  penambahan kasus baru covid-19 di masa PPKM Darurat ini justru mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kalau sebelum PPKM penambahan kasus baru mencapai 21-25 ribu per hari, maka saat ini justru naik sekitar 40 ribu per hari. Ini artinya PPKM Darurat selama seminggu ini tidak efektif, karena peningkatan justru kian tajam.

"Inilah yang kemudian memunculkan adanya wacana perpanjangan PPKM. Namun jika perpanjangan PPKM itu dalam kurun 4 Minggu hingga 6 Minggu, itu terlalu lama," jelasnya.

Idealnya menurut Adik, perpanjangan PPKM Darurat paling lama yaitu selama dua minggu karena daya tahan hidup masyarakat sudah hampir habis, sementara bantuan masih belum ada sama sekali.

Stimulus untuk meningkatkan daya beli seperti bantuan tunai juga belum ada.  Sementara, kondisi industri dan masyarakat juga sudah mulai kelelahan selama PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3-20 Juli 2021.

Karena pada kenyataannya, kelonggaran yang diberikan untuk beberapa sektor ekonomi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ada banyak kesulitan yang dirasakan pengusaha dan masyarakat, diantaranya dengan adanya penutupan akses masuk ke satu daerah akan berpengaruh pada suplai dan distribusi.

"Juga kewajiban adanya surat tes Swab antigen yang hanya berlaku 1x24 jam atau tes PCR yang berlaku 2x24 jam akan menimbulkan biaya tinggi. Jika PPKM Darurat ini benar-benar diperpanjang selama 6 Minggu dan tidak diimbangi dengan  stimulus yang cepat digelontorkan, saya khawatir akan terjadi caos," tegas Adik.

Adapun sektor yang paling terdampak selama PPKM Darurat menurutnya adalah UMKM serta hotel, restoran dan pariwisata. Walaupun ada beberapa hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri atau isoman, upaya itu tidak bisa mendongkrak, karena angkanya sangat kecil.

"Ini berat, sangat berat. Terlebih untuk UMKM yang penghasilannya dalam satu hari untuk makan setiap harinya," tandasnya.

Ia menuturkan, beberapa UMKM juga telah mengeluh karena selama PPKM Darurat meraka hanya bisa menjual separuh dari biasanya, misalnya PKL pedagang soto, yang biasanya bisa menjual rata-rata 200 porsi hingga 300 porsi per hari, selama PPKM Darurat ini hanya bisa menjual 100 porsi saja, karena waktu jual dibatasi hanya sampai jam 20.00 WIB. Juga ada penjual kue yang di hari biasa bisa menjual kue sekitar 150 biji per hari, sekarang hanya bisa menjual 76 biji per hari. 

"Untuk itu,  langkah yang harus dilakukan adalah percepatan stimulus, dan percepatan belanja pemerintah untuk produk UMKM dan juga sektor konstruksi. Kalau memang masih ada proyek yang bisa dikerjakan, harus segera dijalankan," katanya.

Melihat kondisi seperti ini, Adik pesimis pertumbuhan ekonomi Jatim pada Semester II bakal lebih baik. Bahkan jika PPKM  Darurat benar-benar diperpanjang hingga 6 Minggu ia memperkirakan ekonomi Jatim akan kembali jeblok dan minus. 

"Karena di Semester II ini kan kinerja sektor pertanian trennya mengalami penurunan sebab panen raya sudah usai. Padahal  sektor pertanian menjadi penopang ekonomi Jatim terbesar kedua setelah perdagangan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana akan memperpanjang  PPKM Darurat hingga 6 minggu. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (12/7/2021).(rie/Sri Handi Lestari).
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved