Breaking News:

Berita Tulungagung Hari Ini

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Minta Warga Lapor Jika Ada Penyelewengan Penerima Bansos

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menekankan penertiban bantuan sosial (Bansos) selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Penulis: David Yohanes | Editor: isy
david yohanes/suryamalang.com
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (kiri) bersama Komandan Kodim 0807 dan Kapolres Tulungagung. 

Bansos justru diberikan kepada istri, anak dan kerabat dekatnya, bukan warga yang benar-benar membutuhkan.

“Itu yang harus dilakukan evaluasi. Jangan sampai kerabatnya saja yang dapat, sementara warga yang membutuhkan malah tidak dapat,” tegas Maryoto.

Untuk menekan kecurangan di tingkat pendataan, Bupati menekankan pendampingan.

Selain itu warga juga bisa mengadu ke Posko Satgas Percepatan Penanganan  Covid-19 Tulungagung, jika menemukan penyelewengan.

Di dalam Posko ini sudah ada unsur penegak hukum, seperti Kepolisian hingga Kejaksaan.

“Sebenarnya di desa sudah ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang juga melakukan pengawasan. Tapi bisa lapor langsung ke Posko,” tandas Maryoto.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto, mengakui ada banyak tambahan Bansos.

Salah satunya dari Bulog berupa beras 10 kilogram untuk 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Belum lagi bantuan sosial dari Kodim 0807/Tulungagung dan Polres Tulungagung.

“Bantuan itu di luar BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang sudah ada. Dari pemerintah pusat ada, dari daerah juga ada,” ungkapnya.

Terkait pendataan calon penerima, diakui Suyanto, dilakukan oleh TKSK yang berkoordinasi dengan perangkat.

Data itu dihimpun perangkat sebelum diserahkan ke TKSK, lalu dipadankan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Suyanto meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan penyelewengan data penerima Bansos.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved