Anggota DPRD Kota Batu Sebut Tolok Ukur Desa Berdaya Harus Jelas

Berita Batu Hari Ini
Reporter: Benni Indo
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | BATU - Anggota DPRD Batu Sudjono Jonet menilai visi dan misi kepala daerah mewujudkan desa berdaya jauh dari harapan.

Menurutnya, realitas yang terlihat saat ini, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kesejahteraan rakyat dinilainya belum mencerminkan desa berdaya.

Jonet menilai Pemkot Batu lemah memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa.

Di sisi lain, belum terlihat jelas alur ataupun model yang menjadi kategori desa berdaya.

Pemkot Batu diharapkan lebih serius lagi mendampingi masyarakat desa, terutama di masa sulit pandemi Covid-19.

"Belum ada role model yang jelas mengenai tolok ukur desa berdaya. Apa PADes tinggi atau tingkat kesejahteraan masyarakat?” ujar Jonet.

Ia mencontohkan, misalkan tolak ukur keberhasilan Desa Berdaya itu dilihat dari kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kondisi pandemi tidak bisa terus-terusan menjadi alasan sehingga tidak memunculkan solusi terhadap persoalan di tingkat desa.

Justru sebaliknya, Jonet berharap ada solusi terkait persoalan yang ada.

"Misal melalui usaha padat karya, bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Pemdes. Berdaya bukan semata-mata uang, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pemerintah juga harus baik,” katanya.

Pemerintah Kota Batu telah mengucurkan banyak dana ke Pemerintah Desa.

Namun dana yang banyak tersebut tidak akan bermakna jika efektivitas program serta pendampingan untuk mewujudkan desa berdaya lemah.

Total pagu keuangan dari 19 desa pada 2021 ini mencapai Rp 101 miliar.

Rata-rata setiap desa memiliki pagu sebanyak Rp 4 miliar hingga Rp 7 miliar.

“Ini yang seharusnya bagaimana eksekutif bisa menerjemahkan visi dan misi kepala daerah, memang harus kerja ekstra keras,” katanya.

Ketua Asosiasi Petinggi Desa dan Lurah (APEL) Kota Batu, Wiweko berpendapat, ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkot Batu untuk mewujudkan desa berdaya.

Namun begitu, memang perlu kerja keras lagi untuk menuntaskan persoalan di lapangan.

“Harapan dari teman-teman kepala desa memang Dinas Pemberdayaan (DP3AP2KB) bisa maksimal soal pendampingan anggaran,” katanya.

Ia memaparkan, BUMDes di masing-masing desa sudah terbentuk secara kelembagaan.

Pembentukan BUMDes tersebut sesuai dengan potensi yang ada.

Namun Pemdes di seluruh Kota Batu belum bisa bergerak sendiri, pasalnya, kondisi pandemi yang menghantam sektor perekonomian sehingga daya beli masyarakat turun.

"Harapannya ada pendampingan untuk terobosan solusi dari Pemkot Batu," kata pria yang juga Kepala Desa Oro-Oro Ombo ini.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi Pemkot Batu soal desa berdaya yang dipersoalkan anggota dewan tersebut.