Berita Batu Hari Ini

Pemkot Batu Minta Menparekraf Sandiaga Uno Beri Insentif ke Pelaku Usaha Pariwisata

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengaku telah membicarakan hal itu kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

Penulis: Benni Indo | Editor: isy
Pemkot Batu
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengunjungi Batu Love Garden (Baloga) beberapa waktu lalu. Dewanti meminta bantuan kepada Sandiaga agar para pelaku usaha pariwisata mendapatkan insentif untuk meringankan beban karena usaha pariwisata terdampak parah akibat pandemi Covid-19. 

Manajemen hanya mempekerjakan mereka selama 5 jam saja.

Pemerintah Kota Batu memberikan kelonggaran pembayaran pajak untuk pelaku usaha pariwisata hingga September 2021.

Kepala Bapenda Kota Batu Dyah Ayu Kusuma Dewi mengatakan hal tersebut untuk membantu meringankan beban para pelaku usaha, terlebih di bidang pariwisata yang terdampak parah akibat pandemi Covid-19.

“Ada kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda untuk semua pajak seperti resto, hotel, hiburan, air tanah sampai September 2021. Kalau pokok pajak sudah konsultasi ke BPK dan perpajakan masih belum bisa dilakukan sambil menunggu aturan yang baru,” kata Diah.

Pelonggaran itu mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kami tidak memiliki kewenangan mengubah pokok pajak sehingga hanya bisa memberikan kelonggaran,” paparnya.

Pembayaran pajak oleh pelaku usaha paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Dengan adanya pelonggaran tersebut, maka pembayaran bisa dilakukan pada September nanti.

Namun kebijakan tersebut bisa sewaktu-waktu berubah jika terdapat aturan baru yang memperbolehkan pemotongan pajak.

Direktur Lippo Plaza Batu, Suwanto mengatakan pihaknya masih membayar penuh kewajiban pajak.

Dalam sebulan, ada ratusan juta Rupiah yang ia bayarkan ke Pemkot Batu.

“Kami masih tetap bayar pajak penuh sampai saat ini. Bahkan sejak 2020, kami masih bayar penuh. Semoga ada kebijakan. Kalau kami bayar pajak bisa sampai ratusan juta, belum lagi pajak parkir dan reklame,” terangnya.

Kerugian yang ditaksir akibat tidak beroperasinya mall mencapai ratusan miliar Rupiah.

Suwanto yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPC Malang Raya mengatakan telah mengirim surat kepada pemerintah daerah di Malang Raya agar memberikan solusi terhadap kondisi sulit yang saat ini mereka hadapi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved