Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Ketua DPRD Tak Setuju Pemkot Malang Potong Gaji ASN untuk Penanganan Covid-19

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menyesalkan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN

rifky edgar/suryamalang.com
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menyesalkan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Tunjangan bagi para ASN tersebut dipotong sebesar 15 persen, guna menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Ia menyampaikan tidak setuju dengan potongan tunjangan bagi ASN ini.

Hal ini pun dikhawatirkan dapat memunculkan permasalahan baru yang membuat ASN merasa keberatan.

"Dari awal saya sudah tidak setuju jika ada pemotongan tunjangan atau apapun potongan terhadap ASN. Justru ini bisa memunculkan masalah baru," katanya, Jumat (27/8/2021).

Ia menuturkan sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menambah anggaran penanganan Covid-19.

Untuk itu, dia menyarankan agar Pemkot Malang lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemotongan hak ASN ini.

"Kalau bicara masalah terdampak, tidak ada lapisan masyarakat yang tidak terdampak pandemi ini. Karena ini sudah  berbicara hak individu. Pemkot harus hati-hati dalam mengambil kebijakan pemotongan hak ASN," ucapnya.

Politisi PDIP ini juga menanyakan terkait dengan mekanisme yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang ini apakah sudah sesuai undang-undang atau tidak agar nantinya di kemudian hari tidak memunculkan gugatan apabila ada pihak-pihak yang tidak puas.

"Di awal wacana pemotongan Dewan sudah tidak setuju. Tapi ternyata tetap akan dilakukan. Mulai kemarin saya sudah mengikuti ramainya keberatan para ASN ini," ucapnya.

Ia menyarankan agar Pemkot Malang tidak melakukan kebijakan yang cukup kontroversial yang membuat ASN tidak tenang dalam bekerja.

"Saya kira ini menunjukan pola komunikasi yang kurang baik dan sangat kontroversial. Biar kan mereka tetap bekerja dengan tenang tanpa dihantui oleh pemotongan hak mereka.

"Jika alasan amal dan berbagi setiap bulan mereka sudah di potong lewat Baznas. Itu saja dimanfaatkan secara optimal dulu. Kita juga belum tahu berapa saldo di Baznas saat ini," tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Malang Sutiaji belum dapat dimintai keterangan soal pemotongan TPP ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved