Breaking News:

OTT Bupati Probolinggo Oleh KPK

OTT Bupati Probolinggo Oleh KPK, Pakar Hukum Unair Sebut Harus Jadi Evaluasi Pemprov Jatim

Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Riza Alifianto Kurniawan SH, menilai OTT Bupati Probolinggo Oleh KPK menjadi bahan evaluasi Pemprov Jatim

Editor: isy
danendra kusumawardana/suryamalang.com
Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Riza Alifianto Kurniawan SH. 

Berita Surabaya Hari Ini
Reporter: Febrianto Ramadani
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | SURABAYA - Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair), Riza Alifianto Kurniawan SH, menilai OTT Bupati Probolinggo Oleh KPK menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jatim.

"Ini juga menjadi bahan evaluasi Pemprov yang kecolongan. Seharusnya ada fungsi pengawasan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan seorang pejabat, apalagi kepala daerah," ujarnya, Senin (30/8/2021).

Pada saat memegang jabatan, lanjut Riza, kepala daerah pastinya disumpah tidak melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan maupun wewenang.

Ketika pejabat itu melakukan tindak pidana secara langsung, hal itu mengingkari sumpah jabatannya.

"Sebelum melakukan operasi, KPK tentunya memiliki bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan ke penyelidikan. Bahkan juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna melengkapi surat perintah. Jika tidak dilengkapi dengan itu maka bisa digugat di praperadilan," terangnya.

"Kalau OTT ini dugaan apalagi bisa tertangkap tangan. Jadi mungkin terkait kebijakan dari bupati yang bersangkutan atau tersangka yang melakukan korupsi. Ketika OTT, pasti pada saat tindak pidana dilakukan terdapat barang buktinya yang diamankan. Dari pandangan hukum melihat dari segi kewenangan KPK, pastinya dibeberkan alat buktinya," jelasnya.

Riza menambahkan, potensi korupsi bisa terjadi di beberapa provinsi.

Tidak hanya di Jawa Timur. Pemerintah sendiri memiliki program terkait dengan Zona Integritas, Pemerintah Bersih, Jujur, Adil dan sebagainya.

"Saya harap tidak hanya menjadi jargon semata. Tapi juga implementasi nyata. Khususnya birokrat ketika penerapan atau upaya pencegahan, sehingga jika ada yang melakukan tindak pidana tersebut, maka pengawasannya bisa terlihat. Harus lebih terintegrasi dan fungsi pengawasan lebih ditingkatkan," ucapnya.

"Potensi korupsi juga masih ada di segala sektor, dinas provinsi, kepala daerah. Kalau tidak punya integritas serta pengawasan lemah maka memudahkan korupsi terjadi. Dari segi penyidikan, KPK memiliki kewenangan, salah satunya tindak pidana penyuapan baik pelaku biasa atau koorperasi, maupun pejabat penyelenggaran kebijakan," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved