Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

KPK Minta Desa di Kabupaten Malang Evaluasi Tata Kelola Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak 378 desa se Kabupaten Malang untuk melakukan tiga hal penting dalam pengelolaan dana desa.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Kepala Satgas Korwil III Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Edi Suryanto 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak 378 desa se Kabupaten Malang untuk melakukan tiga hal penting dalam pengelolaan dana desa.

“Terkait dana desa, 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama terkait regulasi. Apakah sudah ada aturan yang mengatur standar harga untuk desa di seluruh kab Malang? Kalau belum, pekerjaan rumah untuk Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera menyusun dan menerapkan standar harga,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto dalam keterangan resmi.

KPK meminta Kepala Desa dan Camat transparan dalam publikasi terkait APBDes.

Muatan publikasi harus menampilkan fakta kegiatan pembangunan, serah terima bantuan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sarana-sarana seperti balai desa, pos ronda, website, media sosial atau grup Whatsapp warga bisa jadi alat publikasi transparansi anggaran.

Menurut Edi, transparansi akan mencegah disinformasi masyarakat terkait anggaran.

“Itu sumber penyakit dan dapat dijadikan alasan dilaporkan ke pihak berwajib. Apabila upaya publikasi sudah dilakukan, tidak ada alasan untuk masyarakat menjadi tidak tahu,” jelas Edi.

Edi mengamanahkan tugas pengawasan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Terkait fungsi pengawasan, KPK meminta DPMD melakukan penilaian terhadap 4 hal, yaitu ketertiban laporan administrasi, ketertiban keuangan, kondisi fisik bangunan atau jalan, dan laporan pengaduan.

“Memang sulit dihindari, tapi Bapak atauIbu Kepala Desa mohon untuk selalu berbuat yang positif agar menjadi panutan warganya. Jangan sampai karena judi misalnya, membuka celah dan kesulitan bagi Bapak/Ibu sendiri. Hentikan itu semua. Sudah banyak pengaduan yang masuk seperti itu,” tutup Edi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved