Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Pemkab Malang Tetap Upayakan Pilkades Digelar November 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang menegaskan tak menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/Erwin Wicaksono
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang menegaskan tak menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades.

"Pilkades tetap dijadwalkan. Kami memang merencanakan Pilkades tetap pada November 2021," ujar Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji ketika dikonfirmasi.

Suwadji menyatakan jika pihaknya telah mengajukan beberapa keperluan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Sudah kami ajukan pendampingan ke biro hukum Provinsi Jawa Timur. Kami juga izin ke Mendagri untuk mengajukan interval waktu Pilkades 6 tahun kedepan dengan 3 gelombang sampai tahun 2025. Masih pembahasan," jelas Suwadji.

Setelah pembahasan di tingkatan lebih atas rampung, DPMD selanjutnya akan menyusun beberapa keperluan jelang Pilkades.

"Setelah itu kami menyusun pelaksanaan Pilkades dan sebagainya," tandas Suwadji.

Kendati tetap diupayakan digelar pada November 2021, Suwadji tak menampik jika perpanjangan PPKM hingga tingginya penularan Covid-19 jadi sentimen-sentimen yang membuat tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades bisa tertunda.

Mengacu pada kondisi pandemi, DPMD sedang merumuskan skema kampanye hingga pemungutan suara yang sesuai dengan protokol kesehatan, yang tentunya mencegah corona.

Saat ini, kekosongan posisi kepala desa masih diisi oleh penjabat (pj) kepala desa.

Banyak hal yang membuat posisi kepala desa bisa kosong. Kematian salah satunya.

Menurut Suwadji, kredibilitas pj kepala desa dalam memimpin desanya nyaris hampir sama dengan kepala desa.

Perbedaan hanya terletak penentuan kebijakan strategis yang melibatkan koordinasi dengan camat.

"Pj itu pun kewenangannya sama. Tetapi di dalam hal kebijakan-kebijakan strategis, yang penting harus koordinasi dengan camat, pembina, pendamping. Penganggaran juga kan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)," tutup Suwadji. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved