Pemprov Jateng Jadi Provinsi Terbaik Dalam Pelaporan LHKPN, Ganjar Pranowo: Semua ASN Wajib Lapor

Pemprov Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN hingga Provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi.

Editor: isy
Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

SURYAMALANG.COM, SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN hingga Provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi.

Berbagai prestasi cemerlang itu menjadi alasan KPK menunjuk Ganjar menjadi narasumber webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Selasa (7/9/2021).

Dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan proses menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu bukanlah persoalan mudah.

Awalnya, banyak pejabat yang ketakutan untuk mengisi LHKPN karena memang ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya.

"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik.

Seluruh pejabat eselon 1-2 tertib melaporkan harta kekayaannya.

Melihat itu, Ganjar melakukan terobosan dengan tidak hanya mewajibkan eselon 1-2 yang melaporkan, tapi ditambah hingga eselon 4.

"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," terangnya.

Lebih dari itu, Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua ASN di Jateng juga melaporkan harta kekayaan yang disebut LHKASN.

Ternyata, terobosan itu juga berjalan sukses.

"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," tegasnya.

Upaya lain yang dilakukan Ganjar yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi yang dikenakan jika ada pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang melanggar atau tidak tertib melaporkan harta kekayaan,

"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP-nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN. Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," tegasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved