Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Pemkot Malang Keluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak

Bapenda Kota Malang, Dwi Cahyo mengatakan relaksasi pajak ini bertujuan sebagai stimulan bagi wajib pajak (WP), sehingga meringankan pembayaran

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Eko Darmoko
IST
Kota Malang 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak. Yaitu, berupa penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang selama ini menunggak.

Relaksasi pajak itu berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dan pajak PBB. Hal itu tertuang di surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/304/35.73.112/2021, tentang  Sasaran Dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan sanksi Administrasi untuk Pajak Daerah.

Sementara penghapusan sanksi administrasi untuk PBB perkotaan tertuang dalam surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor; 188.45/305/35.73.112/2021 Tentang Sasaran Dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Asli Daerah Bapenda Kota Malang, Dwi Cahyo mengatakan relaksasi pajak ini bertujuan sebagai stimulan bagi wajib pajak (WP), sehingga meringankan pembayaran tunggakannya.

"Dua SK ini kaitannya dengan WP yang punya tunggakan. Jadi ada tiga kebijakan saat ini. Pertama, ada pengunduran jatuh tempo PBB sampai 31 Oktober yang beberapa waktu lalu dikeluarkan, lalu dua yang baru kali ini untuk relaksasi pajak untuk penghapusan sanksi administrasi dari pajak daerah untuk pajak resto, hotel, hiburan sejak 1998. Dan satunya, untuk penghapusan sanksi administrasi PBB sejak 1994," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (19/9/2021).

Perlu diketahui, Pemkot Malang telah mengeluarkan kebijakan relaksasi pengunduran jatuh tempo PBB dari Juli menjadi Oktober. Dengan adanya tambahan dua kebijakan relaksasi pajak kali ini, sebenarnya juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi secara umum, tunggakan pajak daerah selama ini telah mencapai Rp 225 miliar akibat adanya kebijakan pendaerahan pada 2013 lalu. Piutang inilah, yang akan dikejar supaya pemerintah daerah mendapatkan sumber dana tambahan untuk pembangunan daerah.

"Saat pendaerahan tahun 2013 itu, ada tunggakan PBB sebesar Rp 110 Miliar,  terus kemudian setiap tahun juga ada tunggakan. Jadi, itu akumulasi mulai tahun sekian sampai saat ini. Maka hal ini diurai dengan stimulan seperti ini, berupa penghapusan sanksi administrasi," ungkapnya.

Karena tunggakan itu terjadi sudah lama, dirinya juga mengakui ada tantangan atau masalah yang dtemui. Seperti banyaknya objek pajak yang kurang jelas, atau bahkan alamat tidak jelas.

"Oleh karena itu, Bapenda juga sedang melakukan cleansing. Kami membuat tim untuk turun cek ke lapangan, melihat satu per satu untuk wajib pajak yang tertunggak lama. Perkiraan tahun 2022 itu, kita sudah tahu berapa angka sebenarnya," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menambahkan. Bagi wajib pajak yang menunggak dan ingin mendapatkan relaksasi pajak, bisa mengajukan permohonan.

"Pengajuan permohonan melalui Bapenda Kota Malang, yang terletak di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Jalan Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1," pungkasnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved