Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Wabup Malang, Didik Gatot Subroto Minta BUMDes Kreatif

Setiap desa di Kabupaten Malang harus memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sesuai potensi masing-masing.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Zainuddin
erwin wicaksono/suryamalang.com
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. 

Reporter: Erwin Wicaksono

SURYAMALANG.COM, MALANG - Setiap desa di Kabupaten Malang harus memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sesuai potensi masing-masing.

"Jadi, ada BUMDes yang bisa menjadi wadah untuk kegiatan usaha tersebut," ujar Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (10/10/2021).

Menurutnya, manajemen BUMDes harus dikelola secara profesional, mandiri, dan bebas dari keterlibatan pemerintah desa.

"BUMDes harus bisa mempertanggungjawabkan modal awal yang menggunakan DD (Dana Desa). Itu sesuai PP nomor 11/2021 dan  Permendes nomor 3/2021 terkait BUMDes," beber politisi PDIP itu.

Didik mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) yang mendampingi BUMDes agar mendapat legalitas.

Diharap pengawasan dan pendampingan dapat  menghindarkan penyalahgunaan wewenang atau keuangan yang menyebabkan kerugian negara.

Kejari Kabupaten Malang akan mengawal penerapan PP 11/2021 dan Permendesa 3/2021.

BUMDes harus bebas dari perangkat desa dalam setiap kegiatan usaha.

Jadi, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kepengurusan dan aktivitas BUMDes.

Tidak ada konsekuensi hukum jika ada perangkat desa yang terlibat dalam kepengurusan BUMDes.

"Namun bisa dimusyawarahkan di pengurus BUMDes," kata Edi Handojo, Kepala Kejari Kabupaten Malang.

BUMDes wajib mengantongi legalitas dalam melakukan kegiatan bisnis.

Pihaknya akan mendampingi BUMDes yang akan mengurus legalitas di Kemenkumham.

"Legalitas itu agar BUMDes bisa bermitra dengan perseroan terbatas. Legalitas  BUMDes bisa digunakan untuk kerjasama," tutur Edi.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved