Breaking News:

Wapres Maruf Amin Apresiasi Usulan Lemhannas RI Soal Solusi Komprehensif Tentang Papua

Wapres Maruf Amin mengapresiasi rekomendasi pemecahan komprehensif untuk masalah Papua yang diajukan Lemhannas RI.

Editor: isy
IST
PERTEMUAN WAPRES DAN LEMHANNAS RI - (dari kiri ke kanan) Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI Prof Dr Ir Reni Mayerni, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo, Wapres RI Maruf Amin, dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, mengapresiasi rekomendasi pemecahan komprehensif untuk masalah Papua yang diajukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

Rekomendasi penyelesaian masalah Papua dipaparkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo dalam pertemuannya dengan Maruf Amin di Kantor Wapres pada Senin (11/20/2021).

Pertemuan antara Wapres dan Lemhannas merupakan kesempatan baik dalam rangka mengidentifikasi isu strategis untuk mendapatkan solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua secara holistik.

Dalam pertemuan tersebut, Maruf Amin didampingi oleh Mohamad Oemar (Kasetwapres Kemensetneg RI), Masduki Baidlowi (Staf Khusus Wapres Bid Komunikasi dan Informasi/Jubir) dan Bambang Widianto (Staf Khusus Wapres).

Sementara, Agus Widjojo didampingi Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur Lemhannas RI), Prof Dr Ir Reni Mayerni, M.P (Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI}, Irjen Pol Drs Triyono Basuki P, M.Si (Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas RI), Marsma TNI Heddezul S.Sos (Direktur Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI).

Demikian dikatakan oleh Reni Mayerni dalam rilisnya kepada media pada Selasa (12/10/2021).

Dengan merujuk pada Keppres Nomor 20 Tahun 2020 terkait penunjukan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan Maruf Amin, bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Papua dapat segera terlaksana.

Oleh karenanya, dibutuhkan saran dan rekomendasi bagi perumusan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua dan bagi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Terkait dengan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Maruf Amin mengungkapkan pelaksanaan Inpres ini menggunakan perspektif dan desain baru dengan cara kerja lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Terkait dengan implementasinya, Maruf Amin merencanakanakan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat dan sebagai tindak lanjut, pemerintah dan Lemhannas perlu melakukan pengawalan terkoordinasi serta terintegrasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved