Breaking News:

Berita Nganjuk Hari Ini

Mensos Risma Minta Bareskrim Polri Tindaklanjuti Temuan KKS Dipegang Pendamping. Bukan Dipegang KPM

Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Bu Risma  meminta Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari KPM

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat mengecek langsung kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam monitoring dan pemadanan data Bansos di Kabupaten Nganjuk. 

SURYAMALANG.COM, NGANJUK - Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Bu Risma  meminta Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Nganjuk berada di tangan pendamping.

Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya, dimana bantuan sejak bulan Januari yang pencairan cukup besar namun ternyata tidak segera diserahkan ke KPM.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, KKS tersebut seharusnya dipegang oleh setiap KPM.

Apapun alasanya KKS tidak boleh dipegang oleh orang lain yang tidak memiliki hak.

Termasuk para pendamping PKM ataupun E-Warung yang ditunjuk sebagai tempat penukaran barang kebutuhan dari KPM.

"Kondisi demikian cukup memprihatinkan karena nilainya hingga milyaran rupiah, dan silahkan perwakilan dari Bareskrim Polri menindaklanjuti persoalan itu," kata Tri Rismaharini dalam monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, Minggu (21/11/2021).

Dikatakan Risma (Panggilan Tri Rismaharini,red), pihaknya juga mengingatkan agar stakeholder dalam penyaluran bantuan ataupun pendamping maupun Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk bekerja profesional dan akuntabel.

Dengan demikian data penerima bantuan dijamin valid dan tidak salah sasaran serta pencairan tidak ada hambatan.

"Ini yang harus diperhatikan semuanya, jangan sampai ada pelanggaran dan kesalahan karena bisa berkonsekuensi hukum. Kami telah meminta bantuan Kapolri dan KPK untuk mengawal bantuan sosial di seluruh Indonesia," ujar Risma.

Dijelaskan Risma, pihaknya melihat proses pencairan PKH yang ada di Nganjuk membingungkan.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved