Berita Malang Hari Ini

Prediksi Tenaga ASN Digantikan Teknologi, Begini Sikap Pemkab Malang

Pemkab Malang tengah memikirkan solusi jika pada akhirnya terdapat pengurangan tenaga manusia pada sistem birokrasi yang digantikan oleh teknologi.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
erwin wicaksono/suryamalang.com
Ilustrasi - ASN Pemkab Malang. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemkab Malang tengah memikirkan solusi jika pada akhirnya terdapat pengurangan tenaga manusia pada sistem birokrasi yang digantikan oleh teknologi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menerangkan pihaknya sudah memikirkan hal tersebut jauh-jauh hari.

Dirinya tak memungkiri perkembangan teknologi yang pesat tak bisa dihindarkan.

"BKN (badah kepegawaian nasional) juga sudha memberikan arahan terhadap itu (teknologi). Ke depan kemungkinan PNS akan dikurangi," terang Nurman ketika dikonfirmasi pada Selasa (14/12/2021).

Menyikapi hal tersebut, Nurman mengaku menyerahkan sepenuhnya segala kebijakan kepada pemerintah pusat.

"Sifatnya baru sebatas informasi tapi berkaitan dengan orientasi selanjutnya," ujar Nurman.

Nurman juga menduga tanda-tanda peralihan pelayanan birokrasi dengan menggunakan teknologi sudah mulai kentara, salah satunya adalah timbulnya kebijakan moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2022 mendatang.

Tak hanya itu, Pemkab Malang saat ini juga meniadakan rekrutmen tenaga honorer kontrak.

"Alhasil ketika tidak ada rekrutmen PNS, maka semua (pelayanan birokrasi) akan digantikan dengan aplikasi dan sistem," papar Nurman.

Sementara itu, Nurman menuturkan jika pihaknya saat ini sudah melakukan terobosan penggunaan teknologi untuk menunjang kinerja pegawai.

"Dulu PNS wajib mengisi buku kerja harian secara manual menggunakan pulpen, sekarang kami pergunakan teknologi melalui aplikasi Siap Kerja," beber Nurman.

Aplikasi Siap Kerja juga berfungsi memastikan indikator kinerja pegawai agar selalu bekerja secara optimal.

Kinerja pegawai yang apik juga berpengaruh terhadap tambahan penghasilan pegawai alias TPP.

"Penerapannya, dalam pelaporan juga harus ada approve dari atasan, ada sembilan poin penilaian yang menjadi parameter. Jika terdapat indikator yang tidak terpenuhi maka ini akan berpengaruh dan TPP bisa berkurang," tutup Nurman.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menerangkan masa depan kerja pegawai kontrak juga belum bisa dipastikan keterlanjutannya jika nantinya teknologi benar-benar diterapkan secara masif.

"Pada pos tertentu yang selama ini dilakukan oleh tenaga kontrak ya otomatis mereka tidak diperpanjang lagi," ujar Sekda.

Saat ini, Pemkab Malang masih menempatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada posisi atau jabatan yang belum tertangani oleh tenaga kontrak.

"Saat ada beberapa jabatan kosong yang harus di isi bukan dari tenaga kontrak, itu yang kami ajukan," tutup Wahyu.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved