OTT KPK di PN Surabaya

Hakim Itong Isnaeni Hidayat 'Ngamuk' Melawan KPK Saat KonPress, Ini yang Dikatakan Pada Awak Media

Hakim Itong yang ditetapkan sebagai tersangka melawan KPK dengan membantah pernyataan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di tengah acara Konpers

Editor: Dyan Rekohadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim Itong Isnaeni Hidayat saat 'ngamuk' menyela penjelasan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (kiri) yang tengah memberikan keterangan saat konferensi pers OTT di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022) malam. 

Itong juga menegaskan tak bisa percaya alat bukti yang dimiliki KPK.

Terlebih, jika bukti-bukti yang menjeratnya hanya berdasarkan keterangan dari Hamdan.

“Kata menerima dan menjanjikan itu buktinya dari mana? Kalau buktinya hanya omongan Hamdan, aduh saya kan enggak bisa percaya,” tegasnya.

Kendati membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut, Itong pesimis saat ditanya sejauh mana kesiapannya membuktikan dirinya tak bersalah.

"Itu sulit karena saya dianggap tahu, dianggap saya memerintahkan," ujarnya.

 Sikap Hakim Itong yang menyela penjelasan KPK dalam Konferensi Pers itu menarik perhatian karena langsung tersorot media.

Seperti diketahui, Itong bersama empat orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (19/1/2022).

Empat orang tersebut adalah Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan; Pengacara dan Kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Hendro Kasiono; Direktur PT SGP, Achmad Prihantoyo; dan Sekretaris Hendro, Dewi.

Kelima orang tersebut diamankan terkait kasus suap penanganan perkara di PN Surabaya.

Pada Kamis (20/1/2022) malam, KPK pun resmi menetapkan Itong sebagai tersangka.

Selain Itong, Hamdan dan Hendro juga ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Itong dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Hendro disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kode "Upeti"

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved