Berita Malang Kota
Siswa yang Wilayahnya "Lockdown", Sekolah Wajib Melayani Pembelajaran Daring
"Jika ada sesuatu, maka harus ada ada komunikasi dan koordinasi. Serta tidak ada resistensi misalkan jika bhabinsa ke sekolah,"
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: rahadian bagus priambodo
SURYAMALANG.COM|MALANG- Para kepala sekolah SMA, SMK dan PKLK negeri dan swasta di Kota Malang melakukan pertemuan di SMKN 1 Kota Malang terkait monev pelaksanaan vaksinasi pelajar dan pembelajaran tatap muka terbatas, Selasa (25/1/2022).
Hadir di acara itu Kapolres Malang Kota AKBP Budi Hermanto.
Menurut Ema Sumiarti, Kepala Cabdin Pendidikan Jawa Timur wilayah Kota Malang dan Kota Batu, dalam pertemuan itu antara lain dibahas kebijakan tentang jika ada siswa berada di wilayah yang dilockdown karena ada warga yang terpapar Covid-19, maka sekolah bisa melayani pembelajaran daring.
"Contohnya saat Desa Banjararum, Kecamatan Singosari dilockdown lalu, siswa yang izin tidak bisa masuk karena ada yang terpapar positif Covid-19, tindakan cepatnya yaitu tetap dilayani meski daring," kata Ema pada suryamalang.com usai pertemuan.
Ini sempat menimpa siswa di SMKN 12 Kota Malang. Padahal sekolah sudah PTMT. Namun batas waktunya adalah 14 hari.
Begitu juga jika guru sudah merasa kurang enak badan, sebaiknya WFH. Sedang pembelajaran bisa dilayani daring. Sedang untuk evaluasi vaksinasi, cabdin sudah bersinergi dengan Polres Malang.
Sedang capaian vaksinasi ke siswa SMA SMK adalah 84,70 persen. Sedang guru sudah 93 persen.
"Dari Polresta akan membuka siswa dan keluarganya ke klinik Polresta. Harapan saya yang tersisa bisa memanfaatkan ini. Apalagi ka PTMT sudah 100 persen," jelas Ema.
Jumlah siswa SMA SMK dan PKLK sebanyk 53.000. Selain itu, untuk guru-guru juga akan dilaksanakan vaksin booster pada Mei mendatang oleh polresta.
"Untuk siswa belum ada booster dulu," jelas Ema.
Dalam kegiatan itu, kapolresta berpesan agar sekolah dalam melaksanakan PTMT sesuai prokres.
"Jika ada sesuatu, maka harus ada ada komunikasi dan koordinasi. Serta tidak ada resistensi misalkan jika bhabinsa ke sekolah," kata Kapolresta.
Sedang untuk pelaksanaan PTMT 100 persen dilaksanakan sesuai kondisi sekolah.
"Ada sekolah besar, ruang banyak tapi siswanya tidak banyak, maka bisa 100 persen. Tapi ada sekolah yang jumlah siswanya banyak, jika kondisi di kelas harus berjarak, mungkin tak bisa 100 persen langsung masuk semua. Sekolah yang mengaturnya," tandas Ema.