Gubernur Jatim Khofifah Kunjungi Lokasi IKN Nusantara, Usulkan Ada Kantor Badan Perwakilan Daerah

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menceritakan momen saat dirinya meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (1/2/2022).

Pasalnya, usai menghadiri pengukuhan dirinya sebagai Ketua PBNU Masa Khidmah 2022-2027 dan peringatan Hari Lahir Ke-96 NU di Balikpapan Sport and Convention Center Kalimantan Timur, Gubernur Khofifah meluangkan waktu untuk mampir ke lokasi yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tersebut.

Bersama rombongan sejumlah kepala OPD yang mendampingi, secara khusus Khofifah mendatangi titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, Khofifah jiga meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol.

Khofifah melihat sekitaran lokasi Istana Presiden yang diperkirakan memiliki luas 20 Ha.

Sebelum meninggalkan IKN, Khofifah juga mendatangi titik helipad yang lokasinya memiliki pemandangan yang sangat indah.

Khofifah juga sempat menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.

Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jawa Timur di Jakarta sangat strategis.

Sehingga jika ada tugas-tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan kordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.

"Saya ke sana bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya  dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini di Jakarta cukup strategis lokasinya," kata Gubernur Khofifah.

Hanya saja, kata Gubernur Khofifah, ketika menanyakan letak rencana kantor  perwakilan pemerintah daerah, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.

"Saat ini, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Dikarenakan belum ada yang mengusulkan, maka pihaknya mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan daerah.

Khofifah mengatakan, dengan keberadaan kantor badan penghubung perwakilan daerah yang lokasinya strategis, maka diharapkan Provinsi Jatim dan Provinsi lainnya di Indonesia dapat ikut mendorong terwujudnya visi bersama untuk IKN sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.

"Visi ibu kota sebagai katalis peningkatan peradaban dunia dengan episentrum peradaban budaya penuh kearifan  Indonesia. Provinsi Jatim dalam hal ini berharap ikut serta wujudkan visi tersebut. Mengingat referensi kebesaran kerajaan Majapahit ada di dalamnya," tutur Khofifah.

Selain itu, Khofifah mengatakan, kedudukan IKN  yang akan datang, turut meningkatkan roda perekonomian. Sebab, IKN akan menjadi pusat  penggerak ekonomi baru di Indonesia. Hal ini  pastinya juga akan meningkatkan kehadiran perdagangan global dan rantai nilai.

"Selain itu  pasti memiliki efek langsung pada pembukaan lapangan kerja baru khususnya bagi warga  Balikpapan dan Samarinda," jelasnya.

Lebih lanjut, hadirnya IKN tidak sekedar meningkatkan roda perekonomian, melainkan turut mentransformasi atau mengubah cara bekerja.

Setidaknya ada 6 langkah besar yang direncanakan, yakni kerja secara hybird yang informal, fleksibel, kolaboratif dan inovatif.

Kedua, kerja menyatu dengan alam yang terintegrasi dengan koridor hijau dan ramah lingkungan. Ketiga program berlapis-lapis yang mana ada campuran antara kerja, bermain tapi santai.

Keempat, merapikan tempat kerja. Dimana satu kementerian dengan kementerian terhubung langsung sehingga ada kolaborasi hubungan antar divisi.

Kelima terintegrasi atau terkoneksi secara visual dan inklusif.

Keenam, mewujudkan tempat kerja yang siap di masa depan. Ada E-government di pelayanan publik, database dan sistem ICT serta siap dengan teknologi  pintar.

Sebagaimana informasi, rencananya IKN terbagi menjadi 3 bagian, Ring 1 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.800 ha, Ring 2 Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) seluas 56.000 ha dan ring 3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KPIKN) seluas 256 ribu ha.