PDI Perjuangan Tolak Penundaan Pemilu: Merusak Amanat Konstitusi

Upaya untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 itu dinilai merusak amanat konstitusi negara.

Basarah menegaskan, bahwa Pemilu 2024 telah disusun sesuai jadwal. Hari pemungutan suara telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Upaya untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 itu dinilai merusak amanat konstitusi negara. 

SURYAMALANG.COM|BATU – PDI Perjuangan menolak rencana penundaan Pemilu 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partai berlogo Banteng itu menegaskan penolakannya setelah diadakan pertemuan terhadap para kader.

Basarah menegaskan, bahwa Pemilu 2024 telah disusun sesuai jadwal. Hari pemungutan suara telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Upaya untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024 itu dinilai merusak amanat konstitusi negara.

“Kalau diundur, maka justru akan merusak amanat konstitusi. Terlepas dari isu tersebut, kami meminta seluruh kader partai untuk bersiap diri menyongsong pemilu 2024,” ujarnya saat berada di Kota Batu, Senin (14/3/2022).

Hasil rapat yang juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah mengamanatkan agar kader menolak penundaan Pemilu 2024. Tidak ada alasan yang begitu mendasar untuk menunda Pemilu 2024.

"Semua kader PDIP bersikap tegas menolak bila sampai Pemilu Serentak 2024 ditunda. Tidak ada alasan menunda," jelasnya usai menggelar reses di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Senin (14/3/2022).

Beberapa hari belakangan ini, isu penundaan jadwal Pemilu 2024 muncul ke publik.

Terjadi pro dan kontra terhadap wacana tersebut, bahkan beberapa pihak menggelar seminar untuk membahasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan memastikan Pemilu berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal untuk pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2024.

KPU Batu akan menyosialisasikan jadwal tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan 2022 ini.

Divisi Hukum KPU Batu, Tomi Rusydiantoro menjelaskan, Kota Batu akan dipimpin oleh penjabat wali. Berdasarkan regulasi, akan ada pejabat yang akan menjadi wali kota untuk sementara waktu.

“Istilahnya pejabat, bukan Plt atau Plh. Itu aturan dari pusat dan yang menentukan adalah Mendagri,” kata Tomy.

Untuk memastikan agar warga yang memiliki hak memilih bisa terakomodasi, KPU Batu melakukan pemutakhiran data.

Heru Joko Purwanto, Komisioner KPU Batu menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data pemilih. Jumlah pemilih tetap di Kota Batu mengalami fluktuasi, terutama ketika banyak catatan warga yang meninggal dunia akibat pandemi.

Catatan KPU Batu per November 2021, jumlah pemilih tetap sebanyak 155.237. Pemilih tetap pada Kecamatan Batu sebanyak 70.784, Kecamatan Bumiaji 45.655 dan Kecamatan Junrejo 38.798 pemilih. Sebelumnya, tercatat pemilih tetap sebanyak 155.279. (Benni Indo)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved