Berita Malang Hari Ini

Unisma Lakukan MoU Dengan Ombudsman RI, Pelaporan Masyarakat Meningkat Capai 18.000

Universitas Islam Malang (Unisma) melakukan MoU dengan Ombudsman RI (ORI), Jumat (25/3/2022).

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Unisma melakukan MoU dengan Ombudsman RI, Jumat (25/3/2022). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Universitas Islam Malang (Unisma) melakukan MoU dengan Ombudsman RI (ORI), Jumat (25/3/2022).

Sekaligus mengadakan seminar nasional "Sinergitas Perguruan Tinggi dan Ombudsman RI Dalam Mencegah Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik" bersama Ketua ORI M Najih SH MHum PhD.

"ORI adalah institusi yang melakukan pengawasan pelayanan publik. Upaya preventif selalu dilakukan atas kebijakanan pelayanan  publik agar bisa lebih baik," jelas Rektor Unisma Prof Dr Maskuri MSi.

Pelayanan publik harus dilihat dari berbagai permasalahan. 

"Yang terbaru soal minyak goreng. Di media, yang terlihat seolah-olah masalah ibu-ibu. Tapi sebenernya mereka perantara karena juga berjuang untuk keluarganya," kata Maskuri.

Ia minta usai MoU segera PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan ORI Jatim.

"Ini bagian dari MBKM. FIA dan FH atau fakultas lainnya," kata jelas Maskuri.

Di kegiatan itu, Najih menjelaskan tentang ORI agar diketahui mahasiswa.

"Sinergi antara perguruan tinggi dan ORI diperlukan. ORI melakukan pengawasan pelayanan publik darii presiden sampai kepala desa. Maka perlu kerjasama dengan potensi di masyarakat agar bisa mengembangkan watak-watak pelayanan publik yang berkualitas," kata Najih.

Sehingga mahasiswa memiliki pengalaman pelayanan publik.

"Kenapa ORI diperlukan? Karena adanya keluhan di masyarakat. Sehingga diperlukan lembaga yang fleksibel pada pelayanan publik. Jika terlalu formal jika dilakukan di peradilan, maka keluhan masyarakat tidak cepat," jelasnya. 

ORI sudah ada perwakilan di 34 provinsi dan belum menjangkau seluruh kota dan kabupaten.

"Yang jadi fokus pengawasan ORI adalah agar tidak terjadi mal administrasi. Jika ada ini pasti ujungnya korupsi.  Tindakan mal administrasi seperti penundaan berlarut. "Harusnya bisa satu jam, jadi 2 minggu. Jadi praktiknya berlarut," ujar Najih.

Contoh lain tidak memberikan pelayanan KPT dengan alasan alat rusak, pegawai cuti. Juga penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dsb.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved