BPC Hipmi Kota Batu: Perda RTRW yang Belum Rampung Hambat Rencana Usaha

Berita Batu Hari Ini

SURYAMALANG.COM | BATU – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Batu menghendaki Pemkot Batu segera memberikan kejelasan tentang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Akibat belum jelas dan selesainya Perda RTRW, berdampak pada tertundanya pengurusan izin usaha.

Ketua BPC Hipmi Kota Batu, Yogi Triatmaja, menjelaskan saat ini ada 45 perizinan untuk keperluan aktivitas usaha yang terhambat akibat belum jelasnya Perda RTRW.

Ia menjelaskan, izin mendirikan bangunan mengacu pada kerangka rencana kota (KRK) yang terdapat pada Perda RTRW.

Saat ini, proses perizinan mendirikan bangunan belum bisa dilakukan lantaran Perda RTRW belum final.

Pihaknya berharap perubahan payung hukum pengelolaan dan pemanfaatan ruang itu bisa segera selesai.

Jika aspek perizinan masih terganjal, maka berakibat pada merosotnya iklim investasi di Kota Batu.

“Terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, kami dari pengusaha ingin mendapatkan kejelasan izin. Apalagi saat ini sudah ada 45 usaha yang terhambat perizinannya karena belum selesainya Perda RTRW,” ujarnya.

Sejak dibahas 2019 lalu, revisi Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum juga rampung.

Perubahan itu diselaraskan sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Batu saat ini.

Perda perubahan itu mengatur kebijakan tata kelola pemanfaatan ruang tahun 2019-2039 yang mengganti aturan sebelumnya dalam rentang waktu 2010-2030.

IMB sangat dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas usaha yang didaftarkan secara online melalui sistem single submission risk based approach (OSS-RBA).

Menurut Yogi, jika para pelaku usaha di Kota Batu bisa mendapatkan OSS-RBA, akan berdampak positif pada usaha dan perekonomian daerah.