Berita Malang Hari Ini

25 Tuntutan BEM Malang Raya, Soroti Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

BEM Malang Raya memberikan pernyataan lewat rilis yang dikirim ke media, Minggu (10/4/2022).

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
BEM Malang Raya
BEM Malang Raya memyampaikan pernyataan sikapnya. Beberapa hal yang disampaikan yaitu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikkan harga pokok dan BBM, permasalahan agraria dan persengkongkolan mega proyek ibukota baru, Minggu (10/4/2022). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - BEM Malang Raya memberikan pernyataan lewat rilis yang dikirim ke media, Minggu (10/4/2022).

Menurut Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhilla ada beberapa fokus kajian BEM Malang Raya yang disampaikan. 

Yaitu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikkan harga pokok dan BBM, permasalahan agraria dan persengkongkolan mega proyek ibukota baru.

"Maka dari poin-poin di atas, kami selaku mahasiswa masih mempunyai kesadaran atas kedzaliman yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata dia.

Maka aliansi BEM Malang Raya memberikan pernyataan sikap. Setidaknya ada 25 tuntutan yang disuarakan mereka.

Antara lain menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan pernyataan tegas untuk menghentikan wacana tersebut serta menolak penundaan pemilu dan perpanjanganmasa jabatan presiden ini agar mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari.

Kemudian menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistirubisikan secara merata ke pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.

Serta menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng dan memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng.

Juga menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten.

Lalu menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 

Serta menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terkait darimana para partai politik mendapat stok minyak goreng dengan jumlah yang besar di tengah-tengah terjadinya kelangkaan.

Juga menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dengan menurunkan harganya dll.

Dalam tuntutan lainnya yaitu agar pemerintah melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas, penuntasan kasus kekerasan oleh aparat yang tak sesuai HAM.

Sedang untuk isu lokalnya yaitu menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu. Serta melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RTRW.

Mereka juga mendesak agar rencana budidaya Sawit di Malang Selatan dibatalkan karena bertentangan dengan dayadukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan dll.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved