Berita Malang Hari Ini

Jaksa Ajukan 20 Saksi untuk Bongkar Dugaan Korupsi Bank BUMN Cabang Malang

Kejari) Kota Malang mengajukan 20 saksi untuk membongkar dugaan korupsi Bank BUMN Cabang Malang yang menjerat terdakwa Rudhy (51).

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Zainuddin
pixabay
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengajukan 20 saksi untuk membongkar dugaan korupsi Bank BUMN Cabang Malang yang menjerat terdakwa Rudhy (51).

Para saksi hadir dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa (31/5/2022) malam.

"Sesuai keterangan para saksi, pembiayaan BUMN kepada Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puspokapsyah Al Kamil Jatim) berupa pembiayaan channeling uncommitted-facility dan bersifat revolving."

"Selain itu, sumber dana pembiayaan berasal dari dana internal BUMN dan bukan merupakan program pemerintah," kata Eko Budisusanto, Kasi Intelijen Kejari Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (1/6/2022).

Dugaan korupsi ini bermula saat Rudhy dan kerabatnya mendirikan Puspokapsyah Al Kamil Jatim pada 2009.

Karena tidak ada kegiatan, Rudhy dan kerabatnya sepkat membubarkan koperasi tanpa perjanjian tertulis.

Tapi, Rudhy mengaktifkan kembali koperasi itu tanpa musyawarah anggota sekitar dua tahun setelah pembubaran.

Pengaktifan koperasi ini sekaligus penunjukan anggota koperasi secara lisann.

KemudianRudhy mengajukan pembiayaan mudharabah waad kepada Bank BUMN untuk perkuatan modal Puspokapsyah Al Kamil Jatim sebesar Rp 150 miliar.

Rudhy memposisikan diri sebagai key person pengurus, dan personal guarantee dalam pengajuan pembiayaan tersebut.

Lalu BUMN menganalissis pengajuan tersebut, sehingga terbit Keputusan Pembiayaan Bank BUMN kepada Puspokapsyah Al Kamil Jatim tertanggal 23 Agustus 2013, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 172 tanggal 23 Agustus 2013.

Rudhy menyuruh orang lain untuk memalsukan laporan keuangan dan neraca untuk memenuhi persyaratan aset jaminan.

Setelah pencairan secara bertahap, dana tersebut disalurkan kepada anggota End User atau sistem channeling kepada anggota.

Padahal, anggota koperasi yang terdaftar tidak memiliki kantor, bahkan sebagian besar bertempat di kantor takmir masjid.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved