Berita Batu Hari Ini

Tim Intel Kejari Batu Tangkap DPO Korupsi Rekayasa Kenaikan Pangkat di Pemkot Batu

Tim intelijen Kejari Batu menangkap terpidana kasus korupsi rekayasa proses kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS di Pemkot Kota Batu tahun 2002

HUMAS KEJARI BATU
Kejaksaan Negeri Batu menangkap Budiono Iksan, terpidana yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak lima tahun belakangan ini. Budiono ditangkap oleh tim intelijen Kejari Batu di Jalan Gondean, Jetak II, Sidokarto, Kecamatan Gondean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 Juni 2022 

SURYAMALANG.COM|BATU - Kejaksaan Negeri Batu menangkap terpidana Budiono Iksan yang masuk menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak lima tahun belakangan ini.

Budiono ditangkap oleh tim intelijen Kejari Batu di Jalan Gondean, Jetak II, Sidokarto, Kecamatan Gondean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 Juni 2022. 

Budiono dipidana karena terlibat dalam kasus pidana korupsi saat ia menjabat sebagai Kabag Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Batu Tahun 2002 – 2004.

Sebelumnya, Tim Tangkap Buronan (TABUR) Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberitahukan lokasi terpidana setelah dilakukan operasi intelijen. 

Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Agus Rujito mengatakan bahwa kasus yang menimpa Budiono terkait perkara tindak pidana korupsi rekayasa proses kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS di Pemerintah Kota Batu Tahun 2002.

Bersama rekannya, Herry Satmoko, Budiono melakukan suatu perbuatan rekayasa dalam kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS Kota Batu yang tidak berdasarkan pada PP No 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.

Akibat dari perbuatan terpidana mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp.1.356.242.571.

Penanganan perkara tersebut dimulai dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur : PRINT – 38/O.4/Fd.1/2006 tanggal 10 Mei 2006. Kemudian Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) Nomor : PRINT-253/O.5.44/Ft.1/04/2007 tanggal 2 April 2007.

Penahanan itu berlaku mulai surat dikeluarkan hingga 21 April 2007 di Rutan Malang dan penahanan oleh hakim.

Pada 16 Agustus 2007 terpidana lepas demi hukum karena habis masa penahanannya, sedangkan upaya perpanjangan penahanan berdasarkan KUHAP tidak mungkin lagi berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Nomor : W10.E.25-PS.02.05-1408 tanggal 17 September 2007.

Meski begitu, upaya tuntutan oleh kejaksaan masih berlangsung di pengadilan. Majelis Hakim PN Malang pada waktu itu memutuskan Budiono tadan Herry bersalah melalui Surat Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 279/Pid.B/2007/PN.Mlg tanggal 19 Februari 2008.

Putusan itu menjatuhkan pidana terhadap Budiono dan Herry selama setahun dan denda Rp 500 juta. 

Dalam upaya banding hingga kasasi, terpidana Budiono dan Herry justru diputus hukuman lima tahun penjara.

Atas putusan tersebut dilaksanakan eksekusi terhadap Herry. Sedangkan keberadaan Budiono tidak diketahui keberadaannya sejak 2017.

Upaya pemanggilan melalui surat resmi tidak pernah direspon oleh Budiono.

"Saya lalu menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : PRINT – 27/M.5.44/Fu.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan juga menerbitkan surat perintah operasi Intelijen Pengamanan Nomor : SP-OPS – 08/M.5.44/Dip.4/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 untuk melakukan pemantauan serta pengamanan terhadap Budiono Iksan," ungkap Agus.

Setelah ditangkap, Budiono ditahan di Lapas Kelas 1 A Lowokwaru Malang. Agus menegaskan, tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi bagi DPO, terutama bagi koruptor.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved