Berita Tulungagung Hari Ini

Dugaan Korupsi Bantuan Keuangan Pemprov Jatim,  KPK Periksa 2 Orang di Polres Tulungagung Hari Ini

Dua orang memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Tulungagung, Rabu (29/6/2022).

Penulis: David Yohanes | Editor: Zainuddin
pixabay
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Dua orang memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Tulungagung, Rabu (29/6/2022).

Dua orang itu adalah mantan Plt Sekretaris DPRD Tulungagung, Yuwono Pramudiono, dan Kabid Perencanaan, BKAD Tulungagung, Jamani.

Dua orang itu langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung Reskrim Polres Tulungagung.

Dua orang itu diperiksa terkait dugaan korupsi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Pemkab Tulungagung, 2014-2018.

"Hari ini ada pemeriksaan KPK," ucap Yuwono kepada SURYAMALANG.COM.

KPK juga memeriksa mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo di Lapas Kelas IIB Tulungagung pada Selasa (28/6/2022).

Pemeriksaan dilakukan di Lapas Tulungagung karena Syahri berstatus terpidana.

Perkara ini telah menyeret pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur menjadi tersangka.

Selain itu ada tiga tersangka lain dari kalangan DPRD Kabupaten Tulungagung.

Namun saat akan dikonfirmasi ke DPRD Tulungagung, situasi gedung wakil rakyat ini sepi.

Informasi yang disampaikan, para anggota dewan baru saja pulang kunjungan kerja (Kunker).

Sebelumnya, ada empat nama yang diperiksa KPK pada Senin (27/6/2022).

Mereka adalah Mantan Sekda Kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi, Mantan Kepala DPPKAD, Hendry Setiawan, Mantan Kepala Bappeda Tulungagung 2016-2020, Suharto dan mantan Kepala Bappeda 2013-2016, Sudigdo Prasetyo.

Indra yang ditemui wartawan sempat mengungkapkan, pemeriksaan terkait Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur ke Pemkab Tulungagung.

Kasus ini bermula dari terungkapkan suap ketok palu APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung 2014-2018.

Kasus ini menyeret mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai terpidana.

Dalam persidangan terungkap adanya fee untuk pencairan BK dari Provinsi ke Pemkab Tulungagung.

Fee ini mengalir ke pejabat yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved