Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Aliansi Amarah Brawijaya Tanggapi Isu RKUHP, Ada Teatrikal Pakai Wajah Puan dan Jokowi

Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022). Mereka membawa poster dan melakukan aksi teatrikal. Tujuannya adalah menanggapi isu soal RKUHP.  

SURYAMALANG.COM, MALANG - Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022).

Mereka membawa poster dan melakukan aksi teatrikal. Tujuannya adalah menanggapi isu soal RKUHP. 

Mereka menolak RKUHP itu disahkan. Dalam aksi teatrikal itu ada tiga mahasiswa memakai topeng bergambar Presiden Jokowi, Puan Maharani dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Sedang dari pendemo bergantian bertanya pada mereka. "Demonstrasi akan dipenjara..," kata salah satu mahasiswa. 

Pria tinggi yang memakai topeng wajah Jokowi menjawab jika ia takut dikritik.

"Saya menciptakan negara anti kritik. DPR jadi kaki tangan saya," kata pemakai topeng Jokowi itu.

Kemudian dari mahasiswa yang duduk membalas jawaban itu.

"Kalau tidak mau dikritik, mending mundur saja," kata mahasiswa.

Usai aksi, perwakilan Aliansi Amarah Brawijaya membacakan pers rilis secara bergantian oleh tiga orang mahasiswa.

Salah satunya Nizar Rizaldi, Koordinator Aksi. Tuntutan utama dari serangkaian aksi tersebut adalah untuk mendesak transparansi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga hari ini tidak bisa diakses oleh publik.

Dalam beberapa aksi massa peserta aksi Merasa khawatir RKUHP yang nantinya akan disahkan masih memuat pasal-pasal bermasalah dan mengancam privasi dan kebebasan rakyat termasuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Berdasarkan draft RKUHP September 2019, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansi harus dilakukan secara transparan dan inklusif sebelum pengesahan Rancangan KUHP menjadi undang-undang. 

Menyikapi itu, Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Brawijaya menuntut tiga hal. Yaitu pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan transparansi terhadap draft RKUHP sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Kedua, mendesak pemerintah bersama DPR untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memberikan respons terhadap aspirasi yamg dinyatakan oleh masyarakat.

Ketiga, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Pro-HAM dan demokrasi untuk bersolidaritas dalam mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan transparansi terhadap draft RKUHP.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved