Berita Batu Hari Ini

KPU dan Bawaslu Kota Batu Terima Dana Hibah dari Pemkot Batu

Pemkot Batu anggarkan dana hibah sebesar Rp 1 miliar untuk KPU Kota Batu dan Rp 599 juta untuk Bawaslu Kota Batu

suryamalang.com/beni
Pemkot Batu bersama KPU Kota Batu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Non Tahapan Pemilu di Ruang Rapat Utama, Balaikota Among Tani, Kamis (21/7/2022). Kepala Bakesbangpol, Ahmad Dahlan menjelaskan, hibah daerah tersebut berbentuk anggaran sebesar 1 miliar untuk KPU Kota Batu dan Rp 599.810.000 untuk Bawaslu Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM|BATU - Pemkot Batu bersama KPU Kota Batu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Non Tahapan Pemilu di Ruang Rapat Utama, Balaikota Among Tani, Kamis (21/7/2022).

Kepala Bakesbangpol, Ahmad Dahlan menjelaskan, hibah daerah tersebut berbentuk anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk KPU Kota Batu dan Rp 599.810.000 untuk Bawaslu Kota Batu

Dahlan berharap, hibah tersebut bisa dimanfaatkan sehingga meningkatkan peran KPU dan bawaslu dalam mensukseskan rangkaian Pemilu Serentak 2024.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono memaparkan, NPHD Non Pemilu akan dipergunakan sebagai belanja modal perlengkapan kantor.

"Jadi begini, yang perlu diketahui ini adalah hibah di luar tahapan pemilihan. Kami memang diperkenankan oleh KPU RI, agar  mengajukan anggaran hibah. Kami mengajukan sudah lama, sejak 2021 untuk perencanaan aktivitas 2022," ujar Mardiono, Kamis (21/7/2022).

Anggaran yang diterima tersebut akan digunakan untuk membeli sejuml peralatan pendukung kinerja KPU Kota Batu. Barang-barang itu antara lain meja, kursi, lemari berkas, laptop, komputer dan lainnya. 

Dipaparkan Mardiono, RAB tersebut telah diketahui dan dikoreksi oleh KPU RI. Pengajuan proposal anggaran juga telah diketahui KPU RI.

"Karena barang-barang tadi masih kurang. Nah, apalagi ke depan, KPU akan memakai sistem informasi berbasis teknologi dan informasi. Selama ini kami menggunakan kursi lama yang kurang layak," ungkapnya.

Ketika dikoreksi oleh KPU RI, ada sejumlah item yang dihapus. Di antaranya adalah drone serta ponsel pintar. Kata Mardiono, KPU RI beranggapan barang-barang tersebut masih belum diperlukan.

"Kalau drone itu rencananya untuk dokumentasi di lapangan. Anggota nanti kan juga butuh pendukung alat komunikasi, makannya kami sempat usulkan ponsel, namun semua sudah dikoreksi oleh KPU RI," urai lelaki alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Dalam waktu dekat ini, KPU RI akan membuka pendaftaran partai politik pada 29 Juli 2022. Nantinya, KPU di daerah seluruh Indonesia akan melakukan verifikasi menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Verifikasinya menggunakan peralatan yang akan dibeli melalui dana hibah non pemilu.

"Ketika nanti sampai daerah, KPU daerah memverifikasi. Nah, untuk verifikasi menggunakan SIPOL, itu pasti butuh yang namanya komputer dan laptop. Setelah SIPOL selesai, ditetapkan peserta pemilu. Nanti akan ada proses pencalonan di SILON," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur, Sapni Syahril, menambahkan tentang perlunya dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Batu di Bawaslu.

“Dukungan ASN dari Pemerintah Kota Batu ini penting agar nantinya Bawaslu Kota Batu bisa secepatnya menjadi satuan kerja (Satker) yang mandiri,” katanya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved