Pilgub Jatim 2022 Butuh Dana Rp 845 Miliar, Honor KPPS Naik

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur telah menyelesaikan pembahasan dana Pilkada serentak 2024.

Total anggaran yang disetujui sebesar Rp 845 miliar, naik dari tahun 2018 silam sebesar Rp 817 miliar.

"Jatim menjadi yang pertama dari 34 Provinsi yang telah menyelesaikan pembahasan anggaran. Karena itu Jatim menjadi percontohan daerah lain," terang Choirul Anam, Ketua KPU Jatim kepada SURYAMALANG.COM, Jumat 15/7/2022).

Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 188 tahun 2022 pada 6 Februari 2022.

Surat Keputusan itu menetapkan anggaran Pilkada/Pilgub sebesar Rp 845 miliar.

Dalamnya juga mengatur pendanaan bersama  antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.  

"Memang ada kenaikan dibanding 2018, karena ada faktor inflasi. Selain itu juga ada kenaikan honor," sambung Anam.

Kenaikan ini antara lain, karena penetapan pagu tertinggi bagi penyelenggara Pemilu.

Anam mencontohkan, jika ada kenaikan Rp 25.000 untuk honor KPPS, maka dibutuhkan penambahan anggaran yang besar.

Sebab angka kenaikan itu akan dikalikan dengan jumlah KPPS di seluruh daerah.

Pada Pilkada/Pilgub jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disimulasikan sebanyak 72.000.

Sementara untuk Pemilu Legislatif sebanyak 130.000 TPS.

Perbedaan ini jumlah TPS ini mengaju para regulasi jumlah pemilih per TPS yang berbeda.

"Pada Pilkada jumlah pemilih per  TPS diperbolehkan hingga 800 orang. Sementara untuk Pemilu Legislatif paling banyak 500 pemilih per TPS,"  papar Anam.

Saat Anam mengaku sudah menyiapkan seluruh SDM untuk menghadapi tahapan pemilu.

Sejak bulan lalu, Anam sudah membuat piket selama 24 jam di Kantor KPU Jatim.

Piket ini untuk melayani masyarakat dan peserta Pemilu.

"Ada lebih dari 500 ASN kami yang disiapkan. Kami juga upgrading skill para, naik penyelenggara maupun ASN," tegasnya.

KPU Jatim juga berkoordinasi dengan partai politik, untuk menyiapkan verifikasi Parpol pada Agustus nanti.

KPU juga menyiapkan sosialisasi, terutama kepada Parpol baru.    

Saat ini juga dilakukan pembaharuan data pemilih berkelanjutan, untuk pemutakhiran di Oktober 2022.