Berita Malang Hari Ini

Pengesahan KUA PPAS APBD 2023 Kota Malang Jadi Sorotan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang berada di DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan terkait pandangan akhir fraksinya terhadap KUA PPAS 2023

suryamalang.com/rifky
Suasana dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang berada di DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan terkait pandangan akhir fraksinya terhadap KUA PPAS 2023 pada Kamis (4/8/2022). 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang berada di DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan terkait pandangan akhir fraksinya terhadap KUA PPAS 2023 pada Kamis (4/8/2022).

Dibacakan oleh anggotanya, Gagah Soeryo Pamoekti, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia menganggap, bahwa pembahasan KUA PPAS APBD 2023 terlalu cepat.

Sehingga tidak ada ruang bagi fraksi-fraksi untuk melakukan harmonisasi atas laporan Badan Anggaran (Banggar) yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Malang.

"Pada intinya Fraksi Damai Demokrasi Indonesia menerima dan menyetujui penandatanganan KUA PPAS APBD 2023. Namun ada catatan dan peringatan, agar menjadi refleksi untuk Pemerintah Kota Malang," ucapnya.

Jeda waktu yang hanya sehari, antara laporan hasil Banggar yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2022 kemarin dengan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD 2023 ini dianggap oleh Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang terlalu mepet.

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang, bahwa pengambilan kesepakatan KUA-PPAS paling lambat adalah minggu kedua bulan Agustus.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat 2 PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Sebenarnya masih ada waktu untuk melakukan harmonisasi atas laporan tersebut dan tidak bersikap terburu-buru mengambil keputusan karena dokumen KUA-PPAS yang nantinya akan tertuang dalam APBD Tahun 2023," ucap Gagah.

Sementara itu, Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Lookh Mahfudz mengatakan, pembahasan yang terlalu cepat ini membuat pihaknya tidak bisa melakukan pencermatan lebih dalam.

Apalagi, pembahasan KUA PPAS APBD 2023 ini merupakan pembahasan KUA PPAS terakhir Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang Jarwoko menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Malang.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved