Berita Malang Hari Ini

Hasil Ijtima' Ulama MUI Jatim Putuskan Paylater Berbunga Hukumnya Haram

Sistem paylater dengan menggunakan akad utang piutang dan terdapat ketentuan bunga, dihukumi haram dan akadnya tidak sah.

DOK.Shuttertsock
Fitur paylater kian digemari masyarakat. Sistem paylater dengan menggunakan akad utang piutang dan terdapat ketentuan bunga, dihukumi haram dan akadnya tidak sah. Pemerintah diharapkan mendorong para pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syariah. 

SURYAMALANG.COM|SURABAYA - Sistem paylater dengan menggunakan akad utang piutang dan terdapat ketentuan bunga, dihukumi haram dan akadnya tidak sah.

Pemerintah diharapkan mendorong para pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syariah. 

Hal ini menjadi di antara poin hasil Ijtima' Ulama yang baru dilaksanakan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pekan lalu.

Paylater menjadi pembahasan dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Surabaya tersebut. 

Sebagai informasi, secara umum paylater merupakan layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit diberbagai merchant yang sudah melakukan kerjasama. 

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menerangkan secara prinsip memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif. 

Hanya saja, tidak boleh bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman yakni menolong sesama serta tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. 

"Paylater sebagai metode itu sah-sah saja. Tetapi, akad di dalam paylater harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kita soroti dan hukumi adalah akadnya," kata Kiai Sholihin Hasan saat ditemui di kantor MUI Jatim, Jumat (5/8/2022). 

Menurutnya, hukum haram berlaku jika terdapat ketentuan bunga lantaran hal ini termasuk riba. Namun berbeda, jika sistem paylater dengan akad utang piutang dan terdapat ketentuan bunga hanya untuk administrasi yang rasional maka dihukumi boleh. 

Di sisi lain, sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh. Sekalipun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved