Berita Batu Hari Ini

Pendapatan Pemkot Batu pada 2023 Diproyeksikan Rp 959 M

Belanja Pemerintahan Kota Batu dianggarkan sebanyak Rp 1 triliun pada 2023. Sedangkan rencana Pendapatan Daerah diproyeksikan sebanyak Rp 959 miliar.

suryamalang.com/beni
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko di ruang kerjanya, lantai lima Balaikota Among Tani. Belanja Pemerintahan Kota Batu dianggarkan sebanyak Rp 1 triliun pada 2023. Sedangkan rencana Pendapatan Daerah diproyeksikan sebanyak Rp 959 miliar. 

SURYAMALANG.COM|BATU – Belanja Pemerintahan Kota Batu dianggarkan sebanyak Rp 1 triliun pada 2023. Sedangkan rencana Pendapatan Daerah diproyeksikan sebanyak Rp 959 miliar.

Pihak eksekutif telah menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 itu kepada Legislatif.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan,  kebutuhan belanja digunakan untuk kepentingan infrastruktur, layanan publik meliputi pendidikan dan kesehatan.

"Dari Belanja tersebut dibagi untuk infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD. Angka itu di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah," ujar Dewanti.

Kemudian pemenuhan belanja wajib menggunakan produk dalam negeri sekurang-kurangnya 40 persen dari alokasi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dewanti mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan 40 persen belanja produk lokal, eksekutif telah menyusun sejumlah program.

Menurutnya, tidaklah terlalu sulit untuk menyerap 40 persen produk lokal Kota Batu. Pasalnya, selama ini banyak produk lokal yang digunakan, utamanya makan dan minuman.

“Selama ini, kalau makan dan minum tidak pernah ke luar kota. Kami akan usahakan maksimal untuk bisa mencapai 40 persen itu,” ungkapnya.

Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) Paling tinggi 30 persen. 

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 205 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 744 miliar dan lainnya sebanyak Rp 9 miliar.

Dari KUA PPAS 2023 tersebut, diungkap Dewanti, arah kebijakan pengalokasian anggaran mengikuti amanat Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial ekonomi daerah.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved