Berita Malang Hari Ini

BLT BBM Cair, Wali Kota Malang Pilih Subsidi Pasar untuk Kendalikan Inflasi

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat telah dicairkan di Kota Malang

suryamalang.com/rifky
Wali Kota Malang, Sutiaji kurang sependapat dengan adanya BLT BBM dari pemerintah 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat telah dicairkan di Kota Malang sejak Kamis (8/9/2022) kemarin.

Proses penyaluran BLT BBM di Kota Malang ini dilakukan secara bertahap di kantor Pos dan di masing-masing kelurahan.

Masing-masing warga menerima uang tunai sebesar Rp 500 ribu, sebagai kompensasi atas pencabutan subsidi BBM untuk dua bulan, yakni september dan oktober.

Jumlah tersebut terbagi ke dalam dua bantuan sosial, yakni BLT BBM senilai Rp 150 ribu per bulan, dan BLT sembako senilai Rp 200 ribu per bulan.

Meski demikian, Wali Kota Malang, Sutiaji masih kurang sependapat dengan adanya subsidi dari pemerintah ini

Dia lebih menyepakati adanya subsidi pasar, ketimbang subsidi perorangan.

Sutiaji berujar, bahwa tujuan diberikan BLT ini adalah agar daya beli masyarakat bisa tetap stabil. 

Namun, dirinya menyarankan agar subsidi yang diberikan tidak berupa bantuan langsung kepada pribadi namun berupa subsidi terhadap pasar.

“Lebih baik subsidinya adalah subsidi pasar. Harga tetap murah. Jadi harga sembilan bahan pokok tetap dikendalikan pusat, bukan kita,"

"Kalau Anda belanja, kan harga dinaikkan, akhirnya terjadi inflasi, kenaikannya bisa tidak terkontrol. Kalau dikuasai negara kan terkontrol,” ucapnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Malang sedang mulai mengalokasikan anggaran di PAK 2022 untuk digelarnya operasi pasar dan jaring pengamanan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini.

Hal ini pun juga sempat disinggung oleh sejumlah fraksi DPRD Kota Malang dalam pekan lalu lalu. 

Isu yang cukup disorot adalah terkait strategi Pemkot Malang dalam menyikapi kenaikan BBM yang tentu akan memengaruhi berbagai sektor.

Pemkot Malang pun mulai mengantisipasi dengan melakukan konsentrasi pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat pada PAK 2022 ini.

Serta mengalihkan rencana anggaran yang tidak berimplikasi langsung kepada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat. 

"Saran dari legislatif telah kami perhatikan. Terutama dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan penguatan ekonomi rakyat dalam pembahasan APBD-P 2022," ujarnya.

Hal itu kata Sutiaji sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved