Berita Batu Hari Ini

MCW Soroti Dugaan Korupsi Anggaran Perumahan DPRD Kota Batu

Malang Corruption Watch merilis temuan mereka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kota Batu.

suryamalang.com/Benni Indo
Malang Corruption Watch merilis temuan mereka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM|BATU - Malang Corruption Watch merilis temuan mereka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kota Batu.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan di gedung DPRD Batu, Kamis (15/9/2022), Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing menyatakan Pemkot Batu merealisasikan tiga rumah dinas untuk pimpinan DPRD Batu pada 2015.

Lokasinya berada di Perumahan Batu Panorama, Desa Pesanggrahan. Pemkot Batu melakukan pembayaran tanah sebanyak Rp 8,5 miliar pada 23 Oktober 2015.

Adapun perabotan rumah jabatan pimpinan direalisasikan melalui pengadaan sebanyak dua kali, yakni tahun anggaran 2015 sebanyak Rp 560 juta dan tahun anggaran 2016 sebanyak Rp 167 juta melalui Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Batu.

"Hingga akhir 2020, kami menemukan bahwa pimpinan DPRD Batu tidak pernah menempati rumah dinas tersebut. Pemerintah Kota Batu justru mengalokasikan tunjangan perumahan," ujar Raymond.

Pada tahun anggaran 2020, Pemkot Batu merealisasikan belanja tunjangan perumahan pada Sekretariat Dewan sebanyak Rp 4,3 miliar. Pimpinan DPRD Batu disebut Raymond menerima Rp 618 juta sebagai tunjangan perumahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Pemokt Batu untuk berhenti memberikan tunjangan perumahan. Selain itu, BPK juga meminta pimpinan DPRD yang terdiri atas tiga orang untuk segera menempati rumah dinas.

"Alih-alih melaksanakan rekomendasi BPK, Pemkot Batu justru menganggarkan Rp 8,5 miliar tunjangan perumahan pada 2021. Nilai ini meningkat 50 persen dari anggaran 2020," ungkap Raymond.

MCW menilai, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,1 miliar. Tingginya nilai kerugian ini akan dilaporkan ke KPK. Koordinator MCW, Nursasi Atha mengatakan, tingginya nilai kerugian tersebut memungkinkan KPK untuk menelusuri lebih jauh dugaan korupsi.

"Selain itu, kami juga menemukan adanya selisih nilai antara yang terdapat di appraisal dengan SK Wali Kota Batu Nomor 188.45/405/KEP/422.012/2020," kata Atha.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved