Berita Malang Hari Ini

Perludem-MCW Bahas Reformasi Keuangan Parpol di Indonesia, Laporan Dana Kampanye Hanya Formalitas

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Malang Corruption Watch (MCW) menggelar seminar membahas reformasi keuangan parpol di Indonesia

suryamalang/sylvi
Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem saat paparan reformasi keuangan parpol di Indonesia, Senin (19/9/2022) di Hotel Atria Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM|MALANG-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Malang Corruption Watch (MCW) menggelar seminar membahas reformasi keuangan parpol di Indonesia, Senin (19/9/2022) di Hotel Atria Kota Malang.

Narasumber dalam seminar  tersebut di antaranya, Titi Anggraini dari Perludem, Atha Nursasi Koordinator MCW dan Dr Masiyah Kholmi dosen UMM.

Peserta seminar di antaranya KPU Kota Malang, perwakilan mahasiswa, Bakesbangpol dan lainnya.

Seminar ini digelar karena reformasi keuangan politik merupakan pekerjaan rumah yang tiada henti dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

Data di KPK, sejak 2004, ada 310 anggota DPR dan DPRD, 154 Walikota, dan 22 gubernur yang terlibat korupsi. 

Hal ini karena mahalnya biaya politik dalam pemilu dan kurangnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye partai politik.

Kondisi ini menjadi sumber utama di balik praktik pencarian dana illegal oleh kader partai politik dalam upaya memenangkan pemilu.

"Selama ini laporan dana kampanye hanya menjadi formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab kalau parpol tidak melaporkan dana kampanye bisa didiskualifikasi dan bisa dibatalkan perolehan kursinya," jelas Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem pada wartawan usai acara.

Karena formalitas, maka belum betul- betul mencerminkan kebenaran dan validitas penerimaan dan pengeluaran parpol. Dikatakan, dengan tidak direvisinya UU Pemilu, maka perlu kerja keras untuk memastikan keterbukaan.

Karena itu, pihaknya mendorong KPU lewat regulasinya untuk bisa membuka ruang partisipasi publik di dalam melaporkan kebenaran pengelolaan dana kampanye peserta pemilu. Dimana laporan dana masyarakat yang diperoleh bisa menjadi instrumen yang digunakan kantor akuntan publik saat mengaudit dana kampanye.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved