Berita Malang Hari Ini

Perludem-MCW Bahas Reformasi Keuangan Parpol di Indonesia, Laporan Dana Kampanye Hanya Formalitas

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Malang Corruption Watch (MCW) menggelar seminar membahas reformasi keuangan parpol di Indonesia

suryamalang/sylvi
Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem saat paparan reformasi keuangan parpol di Indonesia, Senin (19/9/2022) di Hotel Atria Kota Malang. 

"Inilah cara menekan perilaku koruptif peserta pemilu dan kepala daerah. Selama ini PPATK  sudah ada kerjasama. Tapi kami melihat belum optimal," jelas Titi.

Maka ketika ada dana mencurigakan bisa segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas yang hadir sebagai peserta kegiatan itu menyatakan bahwa KPU bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

Misalkan pada tahapan kampanye ada pembukaan rekening khusus kampanye, laporan dana kampanye, laporan dan penerimaan dan penggunaan kampanye.

"Semua prosedurnya ada terkait transparansi. Laporan dana kampanye pasti dipublikasikan," kata Aminah.

KPU juga memakai jasa akuntan publik termasuk pada caleg terpilih yang akan dilantik.

"Selama ini kita sampaikan ke masyarakat, karena itu untuk konsumsi publik data. Jika parpol tidak melaporkan, maka akan dicoret menjadi peserta pemilu," kata wanita berkacama mata ini.

Sedang Atha dari MCW berbagi pengalaman praktik pilkada di Malang Raya.

"Batasan dana sumbangan ada yang tidak tercapai dari para calon. Misalkan dilaporkan dibawah Rp 1 M. Tapi ada dugaan salah satu calon ada yang menerima sumbangan Rp 5 M. Sehingga tidak faktual saat laporan atau disamarkan," kata dia.

Selain itu juga ditemukan calon dari petahana memanfaatkan dana publik untuk memberikan bansos-bansos.

"Apalagi saat itu sedang pandemi Covid-19," kata dia.

Di sisi lain, pada 2021, Perludem melakukan riset komparatif dengan Bersih 2.0 di Malaysia, LENTE di Filipina, dan Kaukus Perempuan di Timor Leste tentang Reformasi Keuangan Partai Politik di Asia Tenggara. 

Setidaknya ada empat rekomendasi dominan untuk memerangi korupsi politik dan meningkatkan integritas pemilu.

Pertama, menghitung ulang batasan maksimal penerimaan dan pengeluaran keuangan 
parpol yang lebih proporsional. Kedua, mendorong pengaturan khusus mengenai iklan kampanye di media sosial.

Ketiga, reformulasi besaran dan alokasi dana negara untuk partai politik yang lebih proporsional dan keempat, perlu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai politik yang memanfaatkan teknologi 
informasi.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved