Berita Batu Hari Ini

Reforma Agraria Tidak Berhenti pada Penyerahan Sertifikat

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan reforma agraria tak hanya berhenti pada penyerahan sertifikat lahan saja.

prokopim Batu
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada penyerahan sertifikat lahan saja. Harus ada tindaklanjut program-program pemberdayaan dari lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. 

SURYAMALANG.COM|BATU - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada penyerahan sertifikat lahan saja.

Harus ada tindaklanjut program-program pemberdayaan dari lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Iskandar menyatakan, tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat penerima manfaat.

Saat ini, data desa berbasis SDGs Desa Tahun 2021 menunjukan bahwa desa belum menaruh perhatian serius pada pelestarian lingkungan dan tanggap atas perubahan iklim.

"Dari maksimal capaian 100 persen poin, SDGs desa tanggap perubahan iklim baru mencapai 7,57 persen poin. Sedangkan SDGs desa peduli lingkungan darat mencapai 56,02 persen poin," terang Iskandar saat hadir dalam kegiatan Penyerahan Integrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (21/9/2022).

Selain lingkungan darat, para ilmuwan percaya bahwa fitoplankton berkontribusi 50 hingga 85 persen dari oksigen di atmosfir bumi.

Catatan penting dari desa, bahwa capaian SDGs desa peduli lingkungan laut baru tercapai 24,83 persen poin.

"Data ini menunjukan peringatan bagi kita semua dan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk jangka menengah dan panjang, desa akan dihadapkan pada problem kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan manusia," terangnya.

Sebagai upaya untuk menunju kesejahteraan masyarakat desa sekaligus membentuk keseimbangan lingkungan, Iskandar berpendapat bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu jawabannya.

Perhutanan sosial ini sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved