Berita Malang Hari Ini

Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Ketahuan Punya Banyak Kendaraan Dinas, Sekwan Coba Jawab Kritik MCW

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan menyatakan telah mengembalikan jumlah kendaraan yang tak sesuai regulasi pada Juni 2022

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Erwin Wicaksono
ILUSTRASI - Potret aktivitas kerja wakil rakyat di DPRD Kabupaten Malang. Penggunaan mobil dinas oleh pimpinan DPRD Kabupaten Malang dikritik MCW karena menyalahi aturan 

SURYAMALANG.COM , MALANG - DPRD Kabupaten Malang menjawab kritikan Malang Corruption Watch (MCW) soal jumlah kepemilikan mobil atau kendaraan dinas pejabat DPRD Kabupaten Malang

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan menyatakan pihaknya telah mengembalikan jumlah kendaraan yang tak sesuai regulasi pada Juni 2022

"Dan memang telah ada berita acara serah terima barang pengalihan status pemanfaatan barang milik daerah yang ada di Sekretariat DPRD. Itu sudah ada berita acara pengalihan status penggunaan barang", ujar Bagus ketika dikonfirmasi.

Baca juga: MCW Kritik Jumlah Kendaraan yang Dipakai Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Malang

" Memang sempat ada satu temuan, dan temuan itu sudah selesai kita tindaklanjuti. Melalui berita acara penyerahan kembali dari pimpinan DPRD," tambahnya.

Bagus menyatakan saat ini yang  tercatat di administrasi sekretariat DPRD, kendaraan dinas jabatan hanya 1 unit dengan status  kendaraan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

"Saat itu perbedaan asumsi dan akhirnya berdasarkan regulasi itu, BPK menyampaikan tindak lanjutnya harus taat sesuai asas hukum dengan mekanisme yang berlaku," tutupnya.

Sebelumnya,  Malang Corruption Watch (MCW) Kritisi mobil Dinas DPRD Kabupaten Malang.

Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond menjelaskan pihaknya mengendus adanya pemakaian kendaraan dinas para wakil rakyat tak sesuai regulasi.

Kata Reymond, Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas penggunaan mobil dinas.

"Sudah jelas dalam aturan itu bahwa Ketua DPRD hanya diperbolehkan menggunakan 1 unit kendaraan dinas berjenis sedan atau minibus," ungkap Reymond ketika dikonfirmasi pada Rabu (21/9/2022).

Raymond menambahkan, kapasitias mesin kendaraan juga diatur.

Jabatan ketua mendapat mobil dengan kapasitas mesin sebesar  2.400 cc.

"Kalau untuk jabatan wakil ketua DPRD juga sama, perbedaan hanya pada kapasitas mesin yang tidak lebih dari 2.200 cc," ungkap Raymond.

MCW kemudian mendapati temuan dari LHP BPK tahun 2021-2022.  Temuan tersebut menginformasikan jika jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Malang menggunakan hingga 4 unit kendaraan dinas. Terdiri dari  kendaraan roda dua dan roda empat.

Ketua DPRD Kabupaten Malang memakai 2 unit mobil dan dua unit motor trail.

Sedangkan Wakil Ketua I dan III masing-masing menggunakan 2 unit mobil dan 1 unit motor trail, terakhir Wakil Ketua II menggunakan 3 unit mobil dan 1 unit motor trail.

Melihat temuan tersebut, MCW menyayangkan sikap para wakil rakyat di tengah polemik kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Miris sekali, masyarakat harus dihadapkan dengan realita yang membuat geleng-geleng kepala. Apalagi saat ini kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat tentu mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat," bebernya.

 

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved