Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Realisasi Belanja APBN KPPN Malang Tembus 4,6 Triliun pada Agustus 2022

Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang pada Agustus 2022 mencapai Rp 4,62 T atau 60,01 persen dari total pagu sebesar Rp 7,70 T

suryamalang.com/rifky
Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Gunawan (Kiri) Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang, M Sailendra saat hadir dalam konferensi pers kinerja APBN dan APBD pada Selasa (27/9/2022). 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Malang pada Agustus 2022 mencapai Rp 4,62 triliun atau 60,01 persen dari total pagu sebesar Rp 7,70 triliun. 

Bila dibanding dengan periode yang sama tahun 2021 lalu, mengalami pertumbuhan sebesar 8,16 persen dari total pagu sebesar Rp 8,99 triliun.

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman mengatakan, dari total realisasi belanja tersebut, belanja pemerintah pusat meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.3,49 triliun atau 59,45 persen.

Sedangkan dana transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 1,13 triliun atau 61,79 persen dari pagu sebesar Rp 1,83 triliun. 

Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

"Semoga dengan realisasi APBN ini menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran," ucapnya saat menggelar konferensi pers, Selasa (27/9/2022).

Secara lebih detail, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai Agustus 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 2,42 triliun dari pagu sebesar Rp 3,65 triliun.

Sementara itu, belanja bantuan sosial terealisasi Rp 7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar.

Rintok pun berharap, melalui percepatan realisasi APBN secara akuntabel ini, dapat bermanfaat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Yang terpenting adalah untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Karena pandemi Covid-19 sampai saat ini belum juga berakhir," ucapnya.

Pada kesempatan itu, masing-masing instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan, seperti DJP III Jatim, Bea Cukai Malang hingga pemerintah daerah terkait menyampaikan laporannya.

Seperti dari Pemerintah Kota Malang, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang, M Sailendra menyampaikan, bahwa saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga Agustus 2022 mencapai 52 persen.

Sedangkan untuk belanja daerah mencapai 49 persen.

"Kami harapkan di sisa waktu empat bulan ini, mulai dari September-Desember bisa terealisasi 100 persen," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa saat ini Pemkot Malang sedang fokus dalam penanganan inflasi.

Prosesnya pun dimulai dari operasi pasar yang rutin digelar di sejumlah wilayah hingga penyaluran bansos kepada masyarakat.

"Bansos sudah tercairkan semuanya. Yang terpenting, kami fokus untuk mengakomodir UMKM, sopir, ojek online yang terdampak kenaikan BBM ini hingga perluasan tenaga kerja," tandasnya.

 

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved