Berita Jawa Timur Hari Ini

Berkontribusi 57,81 Persen untuk Ekonomi Jatim, Khofifah Dorong UMKM Adaptasi Literasi Digital

ektor koperasi dan UMKM berkontribusi sebesar 57,81 persen pada PDRB Jawa Timur, Khofifah mendorong koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk naik kelas. 

surya.co.id/ima
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat hadir dalam pembukaan Festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur, di di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (28/9/2022). Fz.surya 

SURYAMALANG.COM|SIDOARJO - Sektor koperasi dan UMKM berkontribusi sebesar 57,81 persen pada PDRB Jawa Timur.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk naik kelas. 

Caranya lewat tiga hal pokok yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melek literasi digital, meingkatkan standarisasi produk dan juga melengkapi produk dengan jaminan sertifikasi halal. 

Hal itu ditegaskan Khofifah saat hadir dalam pembukaan Festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur, di di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (28/9/2022). 

Total ada sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim yang mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk UMKM Jatim bangkit, Ekonomi Melejit tersebut.

“Founder Alibaba Jack Ma, mengatakan bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99 persen akan bergerak secara online dan 85 persen diantaranya akan menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan  mendesak,” tegas Khofifah. 

Untuk itu ia memanggil seluruh sektor untuk bergandengan tangan sengkuyung mendampingi para pelaku UMKM Jatim agar akrab dan adaptif pada tekonolgi digital. 

Khofifah mengatakan, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan.

Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur.

“Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur," tuturnya. 

Selain itu, sertifikasi halal dikatakan Khofifah juga menjadi hal yang harus dijadikan perhatian oleh Pelaku  UMKM Jatim.

Untuk itu Pemprov Jatim aktif berkoordinas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin untuk memberikan pendampingan. 

Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala.  Di tengah target 1,5 juta produk UMKM Jatim tersertifikasi halal di 2023, kendalanya adalah masih minimnya laboratorium halal food.

Hal ini menyebabkan sulit melakukan  percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. 

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved