71 Guru Honorer Merasa Dizalimi, Demo ke DPRD Lamongan

SURYAMALANG.COM, LAMONGAN - Puluhan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) yang masih berstatus honorer mengadu ke kantor DPRD Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

Mereka meminta para wakil rakyat ikut membantu memperjuangkan nasib  71 guru PJOK agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Massa perwakilan 71 guru PJOK sebelum ditemui Komisi D, menggelar aksi dengan membentangkan karton rentang dengan segala kritik dan tuntutannya di teras pintu masuk gedung dewan.

"Kami puluhan guru PJOK  merasa  dizalimi, " tandas Ketua FHSNK Lamongan, Syukron Ma'mun saat menggelar aksi. 

Menurut Syukron Ma'mun, bukan tanpa alasan ia sampai berani menyebut dizolimi. Karena munculnya observasi yang tidak ada penempatan guru PJOK di SD.

Mereka tak terakomodir sebagai P3K tersebut merupakan guru yang terdaftar dengan formasi guru PJOK SMP Negeri karena formasinya hanya membuka guru SMP. 

Sebanyak  71 guru PJOK ini  semula terdaftar dengan formasi guru PJOK SMP Negeri, tapi belakangan formasi  dikurangi.

Massa perwakilan 71 guru PJOK menggelar aksi dengan membentangkan karton rentang dengan segala kritik dan tuntutannya di teras pintu masuk gedung dewan, sebelum ditemui Komisi D.

Para pendidik ini akhirnya ditemui Komisi D di ruang Banggar lantai 2 gedung DPRD.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Shomad yang menemui massa mengatakan, akan membantu 71 guru honorer PJOK ini agar bisa diakomodir untuk diangkat sebagai guru P3K. 

"Termasuk urusan penempatannya nanti, " ungkap Shomad.

Menurut Shomad, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan diknas.  Dan  pihak diknas akan melakukan pemetaan.

"Bahkan diknas berjanji akan menanyakan langsung ke Jakarta terkait  formasi 71 guru honorer ini," katanya.

Dua orang guru perwakilan bersama Kepala Dinas Pendidikan, Munif Syarif akan berangkat ke Kementrian PAN RB di  Jakarta.