Uang Rp 18 Miliar untuk Bangun Jamban di Kabupaten Mojokerto

SURYAMALANG.COM, MOJOKERTO - Pemkab Kabupaten melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) mulai menyalurkan bantuan pembangunan jamban sehat Tahun 2022.

Tak tanggung-tanggung Pemerintah Daerah rela menggelontor anggaran sekitar Rp 18 miliar demi pembangunan jamban sehat untuk masyarakat.

Adapun sasaran penerima bantuan yakni rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak yaknk sebanyak 5.598 orang.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memaparkan bantuan pembangunan jamban sehat ini merupakan upaya mewujudkan Kabupaten Mojokerto bebas Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.

"Tahun 2022 ini kita ingin masyarakat di Kabupaten Mojokerto semuanya betul-betul Open Defecation Free jadi tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar tidak di jamban yang masuk ke dalam septic tank," ucap Ikfina usai monitoring pembangunan jamban sehat di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Jumat (18/11) sore.

Ia mengungkapkan bantuan pembangunan jamban sehat yang layak ini sebagai upaya Pemerintah Daerah bebas ODF.

Salah satunya warga di Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar yang saat ditemui mengaku selama 25 tahun tidak memiliki jamban layak sehingga ia terpaksa BAB di sungai.

"Pemerintah Daerah mengupayakan dengan memberikan bantuan pembangunan jamban sehat yang layak sehingga masyarakat tidak lagi buang air besar di tempat yang terbuka," bebernya.

Pembangunan jamban sehat ini dialokasikan sekitar Rp18 miliar bersumber dari anggaran P-APBD Tahun 2022. 

Data sasaran penerima bantuan jamban sehat sesuai data dari Bidang Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Mojokerto adalah rumah tangga yang belum memiliki jamban yang layak.

Program bantuan pembangunan jamban sehat ini juga turut mendongkrak pemulihan ekonomi lantaran memanfaatkan tenaga kerja masyarakat seperti melibatkan toko bangunan dan tukang warga setempat.

"Dari data-data yang masuk jadi kita anggarkan sekitar Rp.18 miliar dan pembangunan jamban sehat per satuan yaitu Rp.3,1 juta dengan rincian Rp.1 juta biaya tukang kemudian Rp.2,1 juta biaya bahan bakunya," jelasnya.

Adapun sasarannya adalah 5.598 penerima bantuan pembangunan jamban sehat. Sedangkan, sekitar 300 data batal karena ada calom penerima bantuan meninggal dan pindah domisili.

"Sudah benar-benar diverifikasi yang bisa untuk pembangunan (Jamban sehat) yakni  sebanyak 5.598," ungkapnya.

Bupati Ikfina juga menyalurkan bantuan pembangunan jamban sehat secara simbolis dalam kegiatan World Toilet Day (Hari Toilet Sedunia) Monitoring Pembangunan Jamban Sehat, di Balai Desa Kepuhanyar, Kabupaten Mojokerto.

Setelah itu, Ikfina tampak didampingi Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono melakukan monitoring pembangunan jamban sehat di sejumlah rumah penerima bantuan dan toko bangunan penyedia bahan baku.

"Jadi kita tadi sudah lihat di lapangan kita tinjau ke toko bangunannya juga betul-betul memang standar dibuat yang bagus, sehingga betul-betul mewujudkan ODF di Kabupaten Mojokerto bisa tercapai," kata Ikfina.
 
Progres pembangunan jamban sehat yang sudah rampung saat ini sekitar 200 unit. Kemudian, proses persiapan bahan bangunan dalam pengiriman sekitar 50 persen. Distribusi bantuan pembangunan jamban ini ditargetkan selesai pada akhir tahun.

"Jadi harus selesai sebelum akhir Desember," tegasnya.

Ditanya soal alasan menggelontor anggaran hingga Rp 18 miliar untuk bantuan pembangunan jamban sehat,  Ikfina menyebut bantuan pembangunan jamban sehat ini tujuan utamanya adalah untuk kesehatan masyarakat sekaligus dapat mengurangi permukiman kumuh.

Pembangunan jamban sehat ini juga sebagai  pengendalian penularan penyakit yang disebabkan bakteri atau virus yang ada di dalam tinja.

"Ini berhubungan satu dengan permukiman kumuh yang kedua kesehatan masyarakat, karena kesehatan ini termasuk dalam program prioritas nomor dua setelah pendidikan," katanya.

Ditambahkannya, program bantuan pembangunan jamban sehat ini diharapkan dapat meniningkatkan kesehatan di masyarakat Kabupaten Mojokerto.

"Sebenarnya tidak bisa ditunda karena produktifitas masyarakat ini akan bisa bagus secara ekonomi kalau kesehatannya bagus dan masalah jamban tidak hanya permasalahan sendiri, melainkan berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Jadi ini masalah kesehatan masyarakat komunal," tandasnya.