Berita Malang Hari Ini

BKAD Kota Malang Susun Strategi Kejar Target Pendapatan 2023

Dampak kenaikan target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengakibatkan sejumlah target pendapatan di masing-masing dinas juga naik.

suryamalang.com/Benni Indo
Kepala BKAD, Subkhan menyatakan perubahan strategi yang dilakukan yakni mengubah Izin Pemakaian (IP) di sektor usaha menjadi sewa. 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Dampak kenaikan target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengakibatkan sejumlah target pendapatan di masing-masing dinas juga naik.

Tidak terkecuali di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.

BKAD mulai menyusun strategi untuk mencapai kenaikan terget yang pada 2023 dipatok sebesar Rp 15,5 miliar.

Kepala BKAD, Subkhan menyatakan perubahan strategi yang dilakukan yakni mengubah Izin Pemakaian (IP) aset yang dikuasai Pemkot Malang pada sektor usaha menjadi sewa.

Selama ini, nilai IP untuk sektor tempat tinggal dan usaha sama. Menurutnya hal tersebut tidak adil. Pasalnya, nilai di sektor usaha lebih tinggi.

"Dari 8264 bidang aset milik Pemkot Malang, sekitar 7000 sekian merupakan izin pemakaian tempat tertentu yang dikuasai Pemkot Malang. IP itu macam-macam ada yang digunakan untuk tempat tinggal. Kemudian di kawasan Mergan, Sukun, Nusa Indah Lowokwaru, di kawasan industri itu banyak yang digunakan usaha," ujarnya, Selasa (29/11/2022).

Perubahan kebijakan itu mengikut kebijakan yang telah dibuat pada Permendari 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian diubah menjadi Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

"Lalu kami ajukan regulasi baru sehingga terbit Perda 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah," ungkapnya.

Dari Perda tersebut, dikeluarkan lima Perwali yang salah satunya Perwali No 24 Tahun 2021 tentang Mekanisme Sewa Barang Milik Daerah. Di Perwali itu diatur ketentuan yang akan berlaku saat ini.

"Kenapa begitu, jadi asas keadilan tidak jalan. Masak IP Kota Malang itu, ambil kata per meter per tahun ada yang Rp 500, antara tempat tinggal dan tempat usaha sama, itu kan tidak adil, toh? Makannya beberapa IP, khususnya di usaha, kami alihkan menjadi sewa," ujar Subkhan. 

Target pemasukan dari IP Rp 3 miliar. Subkhan mengatakan angka tersebut tidak pernah terpenuhi. Pasalnya, pendapatan dari IP itu menunggudari orang yang selama ini memegang SK.

"Yang megang SK itu yang bayar. Ya orangnya tetap itu saja. Kalau sewa, itu dinamis. Makannya, dari target Rp 3 miliar untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah, targetnya naik menjadi Rp 15,5 miliar," urainya.

Wali Kota Malang, Sutiaji menginstruksika agar BKAD menginventarisir aset dengan baik. Itu menjadi langkah awal untuk mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal.

"Bayangkan, kalau tidak dikuatkan, tidak mungkin APBD tertinggi. Tolong diinventarisir dulu. Barang ini milik Pemkot Malang atau tidak?" kata Sutiaji.

Sutiaji meminta para ASN di BKAD memegang komitmen kerja. Pasalnya, berdasarkan data yang ia lihat, sejak 2006 sampai 2019, tidak ada proses inventarisir aset. 

Kota Malang menjadi kota kedua di Jawa Timur yang sertifikasi asetnya belum maksimal. Kota pertama ialah Surabaya.

Padahal, Kota Malang menjadi satri empat daerah di Jatim yang masuk kategori menuju mandiri fiskal. Satu daerah yang sudah masuk kategori mandiri fiskal ialah Surabaya.

"Butuhnya hanya satu, komitmen. Warga bayar pajak, kita berikan lyanan yang terbaik," tegas politisi Demokrat tersebut. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved