Berita Kota Batu Hari Ini

APBD Pemkot Batu Rp 1,096 Triliun Tapi Rp 854 Miliar untuk Belanja Operasional

APBD Pemkot Batu tahun 2003 sebesar Rp 1,096 Triliun tapi Rp 854 miliar di antaranya untuk belanja operasional.

Penulis: Dya Ayu | Editor: Yuli A
dya ayu wulansari
RAPAT PARIPURNA - APBD Pemkot Batu tahun 2003 sebesar Rp 1,096 Triliun tapi Rp 854 miliar di antaranya untuk belanja operasional. 

APBD Pemkot Batu tahun 2003 sebesar Rp 1,096 Triliun tapi Rp 854 miliar di antaranya untuk belanja operasional.

SURYAMALANG.COM, BATU - Wali Kota Batu bersama DPRD telah menggelar Rapat Paripurna persetujuan bersama Raperda APBD Kota Batu tahun anggaran 2023, Rabu (30/11/2022) di Gedung DPRD Kota Batu.

Dari hasil rapat telah ditetapkan APBD tahun 2023 belanja daerah mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni Rp 36 miliar, dari pembahasan atau rancangan awal.

Dalam Ranperda APBD 2023, Pemkot Batu merancang belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.060 triliun. Setelah pembahasan disetujui menjadi Rp 1,096 triliun.

Itu terdiri dari belanja operasional yang disetujui Rp 854 miliar, sementara dalam rancangan di angka Rp 851 miliar.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja operasinal merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Selanjutnya, belanja modal disetujui Rp 114 miliar, sementara rancangan awal yakni Rp 100 miliar.

Selain itu ada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditetapkan menjadi Rp 31 miliar.

Sebelumnya pada rancangan awal hanya Rp 10 miliar. Sedangkan belanja transfer disetujui Rp 95 miliar, mengalami penurunan dari rancangan awal yakni Rp 97 miliar.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman, itu terjadi karena ada usulan tambahan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jadi kenaikan ini karena ada usulan tambahan dari beberapa OPD. Seperti di belanja modal yang mengalami kenaikan sebesar Rp 14 miliar. Selain itu dana cadangan Pilkada yang seharusnya dianggarkan di luar belanja daerah ternyata tidak bisa, karena belum ada peraturan daerah. Jadi tabungan pilkada sementara diikutkan pada BTT,” kata Nurochman, Rabu (30/11/2022.

Lebih lanjut Nurochman menjelaskan Pemkot harus mengajukan peraturan daerah terlebih dahulu supaya dana cadangan Pilkada bisa dipisahkan dari BTT.

“Tabungan pilkada tetap kami anggarkan, tetapi ikut BTT dulu," jelasnya.

Selain itu meski tidak mengalami kenaikan signifikan, belanja daerah pos pendapatan juga mengalami peningkatan.

Kenaikan pada pendaparan daerah sebesar Rp 7 miliar. Dari rancangan awal sebesar Rp 985 miliar, kemudian bertambah menjadi Rp 992 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menuturkan, adanya kenaikan kebutuhan di setiap OPD, mambuat pos belanja daerah juga mengalami kenaikan.

"Alhamdulillah sudah ditandatangani tinggal dikirim ke provinsi untuk ditindaklanjuti,” jelas Dewanti.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved