Berita Malang Hari Ini

Jumlah Kursi Dapil Klojen dan Kedungkandang Kemungkinan Berubah

Dapil Klojen yang memiliki jatah enam kursi berkurang menjadi lima kursi. Sedangkan Dapil Kendungkandang, yang semula 10 kursi menjadi 11 kursi.

suryamalang.com/Benni Indo
Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menjelaskan, rancangan perubahan itu mengikuti ketentuan di PKPU No 6 Tahun 2022 dan juga SE KPU No 488 Tahun 2022. Faktor jumlah penduduk yang lebih banyak di Kedungkandang juga menjadi pertimbangan. 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang merancang perubahan alokasi kursi di daerah pemilihan (Dapil) Klojen dan Kedungkandang.

Rencananya, Dapil Klojen yang memiliki jatah enam kursi berkurang menjadi lima kursi. Sedangkan Dapil Kendungkandang, yang semula 10 kursi menjadi 11 kursi.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menjelaskan, rancangan perubahan itu mengikuti ketentuan di PKPU No 6 Tahun 2022 dan juga SE KPU No 488 Tahun 2022.

Faktor jumlah penduduk yang lebih banyak di Kedungkandang juga menjadi pertimbangan.

Pada 2020, BPS Kota Malang mencatat jumlah penduduk di Kecamatan Kedungkandang menurut kelurahan dan jenis kelamim mencapai 207.428 ribu jiwa. 

Pada tahun dan karakteristik yang sama, jumlah di Kecamatan Klojen mencapai 94.112 ribu jiwa.

“Di Kedungkandang, ada peningkatan jumlah penduduk sesuai data yang kami lihat. Sementara di Klojen justru ada pengurangan. Penghitungannya seperti itu,” ujarnya.

Rencana perubahan alokasi jumlah kursi tersebut ditegaskan Aminah masih berupa rancangan. Masyarakat masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat hingga 6 Desember 2022.

Jik tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari publik, maka KPU Kota Malang akan mengajukan rancangan tersebut ke KPU RI untuk ditetapkan secara resmi.

“Kami juga akan berkomunikasi dengan pengurus partai. Pastinya, perhitungan ini sudah sesuai dengan aturan yang tertera," kata Aminah, Kamis (1/12/2022).

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa mendukung terselenggaranya Pemilu yang kondusif.

Ia mengajak seluruh pihak di Kota Malang dapat berpartisipasi aktif untuk menyukseskan Pemilu.

Dalam persemian Sentra Gakkumdu Kota Malang dan Sosialisasi Ketentuan Pidana Pemilu, Bawaslu Kota Malang juga mengajak para penegak hukum mengantisipasi potensi pelanggaran pidana.

Alim mengungkapkan, Gakkumdu berisikan anggota dari Polresta Malang Kota dan Kejakasaan Kota Malang. Semuanya disiapkan jika terjadi masalah berkaitan dengan hukum pidana.

Dijelaskannya lagi, Gakkumdu akan fokus pada penangaangan masalah hukum. Salah satunya jika terjadi pelanggaran aturan Pemilu yang berakibat ancaman pidana. 

Menurutnya ancaman-ancaman tersebut dapat berupa perusakan atau gangguan pelaksanaan tahapan Pemilu. Alim mencontohkan aksi-aksi yang biasanya terjadi adalah perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).
 “Pemilihan sebelumnya sempat ada perusakan, pembakaran APK di kawasan Kecamatan Kedungkandang. Itu bisa masuk pidana karena melanggar ketentuan,” jelas Alim. 

Ancaman-ancaman pelaggaran hukum pidana berkaitan dengan Pemilu ini tidak harus ditangani oleh Bawaslu saja. Maka dari itu, Bawaslu mengajak aparat penegakan hukum lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko menyatakan  peran serta penegak hukum dalam kesuksesan pemilihan umum mendatang memang perlu dikuatkan sejak awal.

"Selalu kami lakukan koordinasi dan perkuat itu. Ini dengan Bawaslu tentunya tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum bisa terjadi,” jelas Edy.
 
Ia berharap jalinan kerjasama lintas instansi dalam Gakkumdu tidak hanya bisa menangani masalah hukum yang muncul. Namun juga bisa mencegah hal itu terjadi. (Benni Indo)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved