Berita Malang Hari Ini

Baru Disahkan, UU no 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disosialisasikan di UB

Kompartemen Hukum Pidana FH dan Filkom UB menggelar Sosialisasi UU nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

suryamalang/sylvi
UU nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disosialisasikan di Universitas Brawijaya (UB) lewat seminar naisonal, Senin (5/12/2022). UU ini disahkan pada Mei 2022 lalu. Namun belum semua pihak memahami esensi dari undang-undang tersebut. Kegiatan itu diadakan oleh kompartemen hukum pidana FH dan Filkom UB 

SURYAMALANG.COM|MALANG- Sosialisasi UU nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digelar di Universitas Brawijaya (UB) dalam kegiatan seminar nasional, Senin (5/12/2022).

UU ini disahkan pada Mei 2022 lalu. Namun belum semua pihak memahami esensi dari undang-undang tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini digelar kompartemen hukum pidana FH dan Filkom UB

Ardi Ferdian, Ketua panitia seminar nasional berharap sosialisasi ini berharap mahasiswa juga masyarakat umum bisa memutakhirkan perkembangan hukum baru soal penanganan kasus TPKS.

"Di mana ada aturan baru dan cara penanganan yang baru juga," jawabnya. Narasumbernya ada empat orang. Dua orang di antaranya perumus UU TPKS.

Sri Wiyanti Eddyono, KPS Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta di acara bertema "Menakar Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui UU TPKS" menyatakan elemen masyarakat harus mengetahui isi dan esensi UU ini. 

“Kita harus mengenali dan memahami apa saja yang termasuk kekerasan seksual, bentuk-bentunya, karena perbuatan pidana dilihat dari bentuk kekerasan seksual yang saat ini telah masuk dicakupi dalam undang-undang ini,” paparnya.

Ia menilai UU TPKS juga telah mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah ada dalam aturan sebelumnya menjadi bagian dari tindak pidana. 

Ia melihat UU ini juga fokus pada perlindungan hak-hak korban mulai dari proses pelaporan, proses pengadilan, sanksi untuk pelaku, hingga pendampingan pada korban.

Karena itu UU TPKS sangat komprehensif, tidak ada aturan yang sekomprehensif UU TPKS ini. Namun, lanjutnya, tak mudah untuk bisa mengimplementasikan UU TPKS terutama bagi aparat penegak hukum (APH). 

Sebab mereka masih terbawa paradigma lama. Atau berdasarkan kebiasaan yang sudah ada terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Maka mahasiswa harus memahami itu karena mereka akan menjadi orang yang bekerja dalam bidang hukum. Selain itu, bidang kekerasan seksual masuk ke banyak bidang.

Dalam UU ini juga berisi soal pelaporan kasus kekerasan seksual yang tak hanya bisa dilaporkan ke polisi.

Korban bisa melapor pada layanan perlindungan, jika korban takut melapor ke polisi.

Meski demikian, korban tetap berkewajiban melaporkan kasusnya ke kepolisian.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved