Berita Malang Hari Ini

Kemendagri Soroti Serapan APBD Kota Malang dan Kota Batu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti serapan APBD Kota Malang dan Kota Batu.

Penulis: Benni Indo | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Canva.com
ILUSTRASI. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti serapan APBD Kota Malang dan Kota Batu.

Serapan APBD Kota Malang dan Kota Batu sama-sama masuk kategori rendah secara nasional.

Kota Malang berada di urutan ke-18 dengan serapan APBD serapan sebesar 61,84 persen. Sedangkan Kota Batu di urutan ke-13 nasional dengan serapan APBD sebesar 61,28 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengaku sedang mengoptimalisasi serapan APBD sampai akhir Desember 2022. Erik tidak begitu khawatir terhadap capaian serapan APBD saat ini.

"Kami optimalkan banyak progres kegiatan di sisa waktu ini," ujar Erik kepada SURYAMALANG.COM, Senin (5/12/2022).

Erik menyebut ada beberapa penyerapan serapan APBD masih rendah, seperti ada mekanisme anggaran yang sudah terlaksa, tetapi administrasi penyerapan keuangannya belum selesai. Selain itu, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) baru saja disahkan.

"Ini memang siklus khas penganggaran saja. Coba evaluasi lagi pada pekan ketiga Desember 2022. Nanti bisa kelihatan," katanya.

Saat ini Erik masih menunggu laporan pendataan serapan APBD. Erik yakin serapan anggaran akan di atas 80 persen pada tutup tahun 2022.

"Serapan APBD Kota Malang lebih dari 80 persen pada akhir tahun," terangnya.

DPRD Kota Malang sudah memprediksi serapan APBD 2022 bakal rendah. Serapan APBD rendah ini terkait pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika cukup prihatin atas capaian serapan APBD saat ini. Made sudah memprediksi rendahnya serapan APBD ini ketika pembahasan PAK.

"Terjadi perlambatan evaluasi gubernur. Evaluasi dari gubernur baru turun pada pertengahan Oktober 2022," kata Made, Senin (5/12).

Keterlambatan pengesahan dan evaluasi di Pemprov ini mengakibatkan Pemkot memiliki waktu lebih pendek untuk melaksanaan APBD. Ada sejumlah lelang yang tidak bisa dilsaknakan karena keterbatasan waktu.

"Ini pelajaran berharga bagi kami. Kalau dipaksakan, khawatir ada permasalahan di kemudian hari karena tidak selesai tenggat waktu," imbuhnya.

Made minta Pemkot tidak ragu mengeksekusi anggaran program di awal agar serapan APBD tinggi. Semakin tinggi serapan, maka program yang dicanangkan pemerintah terlaksana baik.

"Kami berharap PAK nanti sudah dikirim ke DPRD pada Juli, kemudian persetujuan pada Agustus, dan eksekusi mulai September," terang politisi PDIP tersebut.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved