Berita Malang Hari Ini

Serapan APBD Kota Malang Masuk Kategori 20 Terendah Nasional

Kota Malang masuk kategori 20 daerah di Indonesia yang memiliki serapan APBD rendah. 'Prestasi Nasional' Kota Malang ini dipaparkan Mendagri Tito K

suryamalang.com/Benni Indo
Wali Kota Malang, Sutiaji membubuhkan tandatangan kesepakatan APBD 2023. Rencana pengeluaran APBD Kota Malang pada 2023 direncanakan lebih dari Rp 2 triliun. 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Kota Malang masuk kategori 20 daerah di Indonesia yang memiliki serapan APBD rendah. 'Prestasi Nasional' Kota Malang ini dipaparkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Kota Malang berada di urutan ke-18 dengan nilai persentase serapan 61,84 persen. 

Di atas Kota Malang ada Samarinda dan Palangkaraya yang masing-masing mencatat persentase serapan sebanyak 62,07 persen dan 62,42 persen.

Sedangkan di urutan ke-13 nasional, ada Kota Batu yang juga masuk kategori serapan APBD rendah.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan tengah mengoptimalisasi sisa waktu yang ada hingga akhir Desember 2022.

Ia tidak begitu khawatir terhadap capaian serapan APBD saat ini.

Baca juga: Kota Batu Masuk 20 Daerah di Indonesia dengan Serapan APBD Rendah, Begini Kata DPRD Kota Batu

"Kalau untuk serapan anggaran kami optimalisasi. 2022 belum berakhir. Ini banyak progres kegiatan yang kami optimalkan, sehingga di sisa waktu ini terlaksana," ujarnya. 

Kata Erik, ada mekanisme anggaran yang sebenarnya sudah plaksanaan tetapi untuk administrasi penyerapan keuangannya belum selesai dikerjakan.

Erik juga beralasan bahwa pengesahan PAK baru saja dilakukan. Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi siklus penganggaran.

"APBD perubahan juga baru disahkan kemarin. Mekanisme pelaksanaan fisik yang diikuti administrasi, jadi ya tidak apa karena memang siklus khas penganggaran saja. Nanti coba bisa dievaluasi di Desember pekan ketiga. Di sana bisa kelihatan," katanya.

Erik cukup yakin hingga tutup tahun 2022 ini, serapan anggaran di atas 80 persen. Saat ini, dirinya tengah menanti laporan pendataan yang sedang dilakukan terkait serapan anggaran APBD.

"Saat ini masih kami data. Kota Malang ya lebih kalau sampai serapan 80 persen di akhir tahun," katanya penuh percaya diri. 

Menanggapi rendahnya serapan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika cukup prihatin atas capaian serapan anggaran APBD Kota Malang saat ini. Ia menyatakan, rendahnya serapan ini sudah diprediksi akan terjadi ketika pembahasan PAK dilakukan.

"Di awal saat PAK, serapan rendah ini  sudah kami prediksi. Kemudian terjadi perlambatan di evaluasi gubernur sehingga pertengahan Oktober itu baru turun evaluasinya.

Sedari awal kami meyakini ini pasti terjadi," katanya.

Lambatnya pengesahan dan evaluasi di tingkat provinsi mengakibatkan waktu pelaksanaan di tingkat Kota Malang lebih pendek.

Made mencontohkan program-program lelang yang tidak bisa dilsaknakan karena keterbatasan waktu.

"Inilah pelajaran berharga bagi kami semua karena kalau dipaksanakan dikhawatirkan ada permasalah kemudian hari karena tidak selesai tenggat waktu. Kami berharap pada PAK mendatang, Juli sudah dilempar ke kami, kemudian untuk persetujuannya di Agustus. September sudah eksekusi," saran politisi PDI Perjuangan tersebut.

Made juga meminta agar eksekutif tidak ragu mengeksekusi anggaran program di awal. Hal itu sebagai cara agar serapannya tinggi. Semakin tinggi serapan, maka menandakan bahwa program-program yang dicanangkan pemerintah terlaksana baik. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved