Berita Malang Hari Ini

Perkuat Literasi Warga Kota Malang, Pemkot Malang Usulkan Ranperda tentang Perpustakaan

Sutiaji menyatakan untuk memperkuat literasi masyarakat, Pemkot Malang telah mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

suryamalang.com/Benni Indo
Gedung Perpustakaan Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen Kota Malang 

SURYAMALANG.COM|MALANG - Tingkat literasi di Kota Malang harus terus diangkat agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi bohong atau hoak.

Wali Kota Malang, Sutiaji menyatakan untuk memperkuat literasi masyarakat, Pemkot Malang telah mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

"Di Indonesia ini kan literasinya masih rendah, ada beberapa hal yang harus diperkuat, salah satunya ya infrastrukturnya harus dibangun. Tenaga profesional juga diatur karena di Kota Malang pustakawannya tidak banyak. Literasi tidak sekadar membaca, tapi juga bagaimana saring sebelum sharing," ujar Sutiaji. 

Dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Sutijai mengatakan bahwa tingkat literasi Indonesia masuk urutan 62 dari 70 negara yang disurve. Catatan itu menjadi perhatian penting karena dianggap masih rendah.

"Kita ini masuk 10 terendah, maka harus terus menerus menguatkan literasi," ujarnya, Rabu (7/12/2022).

Dalam Ranperda yang diusulkan tersebut, mengatur beberapa hal mulai dari tenaga profesional hingga penganggaran. Ranperda tersebut diharapkan mampu menjadi landasan hukum bagi Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah untuk mengembangkan inovasi.

"Inovasi akan kami lakukan. Digitalisasi, pengorganisasian, pojok baca, perpustakaan yang bergerak juga hadir," ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan konsep Ranperda Perpustakaan ini telah lama dinanti oleh dewan. Ketika menggelar dengar pendapat dengan dinas terkait, dewan sering mendapat masukan dan keluhan terkait kendala kerja karena balum ada landasan regulasi.

"Ini yang kami tunggu-tunggu. Ketika rapat dengar pendapat dengan perpustakaan, memang banyak kendala karena belum adanya aturan, utamanya terkait pembiayaan," ujar Made.

Pada Desember 2022 ini, Ranperda tentang Perpustakaan direncanakan masuk ke Pansus. Lalu dilakukan pembahasan pada Januari 2023 dan ditatapkan pada Februari 2023. Dewan akan mengundang tokoh, akademisi dan pegiat literasi lainnya untuk mendiskusikan isi Ranperda.

"Perpustakaan yang diseleggarakan oleh perorangan juga banyak di Kota Malang. Dengan adanya regulasi, nantinya mereka bisa kami bantu dengan pembiayaan. Jadi, pemerintah hadir tidak sekadar mengajak, ada pembiayaan di situ. Ada beberapa pasal yang diatur terkait anggaran," ujar Made.

Jika perpustakaan yang dikelola perorangan tersebut dapat terjangkau, maka akan semakin mudah dilakukan pembinaan. Keberadaan perpustakaan yang dikelola oleh perorangan memiliki peran penting mendekatkan budaya membaca kepada masyarakat.

"Kami membuat Perda yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jika Ranperda ini telah disahkan, kami harap APBD untuk masyarkat bisa turun di sini," ungkap Made.

Senada dengan Sutiaji, Made juga sepakat bahwa literasi tidak sekadar tentang baca tulis. Selain itu, juga kemampuan diri untuk menyesuaikan kondisi di lingkungannya, termasuk mengantisipasi hoak.

Made mengatakan, saat ini banyak anak-anak muda yang tidak suka baca buku tapi lebih suka baca informasi di internet atau media sosial. Akibatnya, mereka kerap mendapatkan informasi yang salah. Fatalnya, bisa termakan hoak.

"Kita ketahui bersama, secara umum minat bacanya masyarakat rendah tapi suka medsos. Jadinya ya hanya baca judulnya saja. Ranperda ini salah satu cara memerangi hoak. Kami berharap betul-betul ada inovasi agar bisa menarik warga ke perpustakaan," harap Made. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved