Berita Malang Hari Ini

Gubernur Jatim Dianggap Membingungkan Pengusaha Soal UMK Kabupaten Malang 2023

Keputusan Gubernur membingungkan dunia usaha khususnya dari sisi pengusaha," terang Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Apindo, Sandy Mario Lanza.

Editor: Yuli A
Kolase - Tribun Bali/Rizal Fanani
ILUSTRASI - UMK Jatim 2023 telah ditetapkan 

Reporter: Lu'lu'ul Isnainiyah

SURYAMALANG.COM, MALANG - Gubernur Jawa Timur, Khofifah, telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang sebesar Rp 3.268.275.36 untuk tahun 2023.A

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malang sejak awal sudah menolak adanya usulan UMK Kabupaten Malang sebesar 7,3 persen.


"Dengan keluarnya Keputusan Gubernur malah membingungkan dunia usaha khususnya dari sisi pengusaha," terang Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Apindo, Sandy Mario Lanza, Kamis (7/12/2022).


Keputusan tersebut membingungkan bagi pengusaha lantaran sebelumnya hanya ada dua saran formulasi penetapan UMK, yakni PP 36/2022 dan Permenaker 18/2022.


Menurut Sandy, bagi unsur pengusaha tetap menggunakan PP 36/2021 dengan mempertimbangkan hierarki perundang-undangan.


"Selain mengacu ke kedudukan Undang-undang, penggunaan PP 36/2021 juga untuk memangkas disparitas antar daerah," tegasnya kepada SuryaMalang.


Sedangkan untuk serikat buruh, Sandy mengatakan jika mereka menggunakan dasar Permenaker 18/2022. 


Namun mereka juga berharap menggunakan PP 78/2015 dengan pertimbangan kesejahteraan karyawan.


"Saat ini malah bertambah membingungkan ternyata Ibu Gubernur menggunakan dasar juga melenceng dari ketentuan Permenaker 18/2022 dengan menaikkan UMK Kabupaten dan Kota Malang dengan besaran yang sama, yakni Rp 200 ribu.


Kendati demikian, dengan adanya keputusan tersebut Apindo akan melakukan sosialisasi kepada anggota terkait keputusan UMK Kabupaten Malang tahun 2023.


Terkait keputusan mana yang akan diambil, Sandy menyerahkannya ke masing-masing pengusaha sesuai dengan kemampuan perusahaan.


"Dengan polemik yang ada maka kami juga menunggu hasil Uji Materiil yang dilakukan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO untuk menentukan sikap," ungkapnya.


Ia menyebutkan dampak dari kenaikan UMK kepada pengusaha adalah terjadinya Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah yang signifikan.


"Khususnya perusahaan padat karya, mereka sangat terdampak," tukasnya.


Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM), Tasman mengatakan dengan adannya Keputusan Gubernur pihaknya akan segera berkoordinasi dengan serikat pekerja wilayah kota dan kabupaten Malang.


"Terkait implementasinya kami akan berkoordinasi, tentunya kami tetap mengedepankan asas keberlangsungan hubungan kerja," ucap Tasman.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved