Berita Malang Hari Ini

UMK Kota Malang 2023 Tertinggi Ketujuh di Jatim

Upah Minimum Kota (UMK) Kota Malang ditetapkan Rp 3.194.143.98. Nilai tersebut telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Penulis: Benni Indo | Editor: Yuli A
Kolase - Tribun Bali/Rizal Fanani
ILUSTRASI - UMK Jatim 2023 telah ditetapkan 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Malang ditetapkan Rp 3.194.143.98. Nilai tersebut telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2023.


Wali Kota Malang, Sutiaji menyatakan penetapan nilai UMK Kota Malang tersebut menjadi kewenangan tingk provinsi. Menurutnya, Pemkot Malang telah berada di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Keputusan tersebut pun diharapkan dapat diterima semua pihak.


"Kami telah menyodorkan yang tengah-tengah. Kami posisinya antara kemauan dari pekerja disambungkan dengan kemampuan dari pihak perusahaan. Kami berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi. pertimbangannya tetap di provinsi," ujar Sutiaji. 


Dikatakan Sutiaji, dewan pengupah sudah merepresentasikan pekerja. Dalam rapat-rapat yang dilakukan, Pemkot Malang berupaya menjadi penyambung terhadap kemampuan ekonomi perusahaan.


UMK Kota Malang tersebut berada di peringkat ke-7 dari 38 daerah di Jawa Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Arif Tri Sastyawan berharap tidak ada gejolak yang terjadi pasca penetapan UMK. Arif menyatakan bahwa mekanisme perhitungan kenaikan UMK yang diusulkan ke provinsi dari Kota Malang berada di tengah-tengah antara usulan pengusaha dan pekerja.


Para pekerja meminta kenaikan UMK Kota Malang sebanyak 10 persen. Sedangkan dari pengusaha meminta kenaikan UMK sebesar 4,69 persen. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan Np 18 Tahun 2022, ditemukan angka kenaikan UMK Kota Malang sebesar 7,2 persen.


"Nilainya naik sekitar Rp 140 ribu dari UMK tahun sebelumnya," ujar Arif.


Dijelaskan Arif, jika UMK naik terlalu tinggi, berpotensi terjadinya PHK dari perusahaan. Jikalaupun terlalu rendah, maka akan terjadi aksi masa yang menolak. Maka dari itu, jalan tengah yang diambil tersebut diharapkan bisa diterima masing-masing pihak.


Kenaikan UMK di Kota Malang salah satunya akibat kenaikan inflasi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Pemkot Malang menggunakan data dari BPS utnuk mengetahui nilai inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.


BPS juga merilis angka pengangguran terbuka di Kota Malang pada periode 2020-2022. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada 2021, jumlahnya 9,65 persen.


Pada 2020, jumlah pengangguran terbuka yang dicatata BPS Kota Malang sebanyak 9,61 persen. Sedangkan pada 2022, nilainya berkurang menjadi 7,66 persen.


Dosen FEB Universitas Brawijaya (UB), Wildan Syafitri berpendapat pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketetapan UMK. Nilai yang telah ditetapkan tersebut dikatakannya lebih kecil daripada yang diusulkan. 


"Mungkin karena  pertimbangan ekonomi dan produktivitas pekerja," jelas Wildan.


Ia menjelaskan nilai UMK juga merepresentasikan persaingan ekonomi antar daerah. Meski di satu sisi harus juga dipikirkan tentang kebutuhan pekerja dan pengusaha. 


"Alhamdulillah secara umum pengusaha menghormati keputusan itu," katanya. 


Kenaikan upah yang cukup tinggi bisa memberatkan pengusaha di tengah potensi ekonomi yang tidak tumbuh. Dalam kondisi ini, menurutnya yang dibutuhkan adalah kesiapan pemerintah melakukan pengawasan. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved