Berita Malang Hari Ini

Perusahaan Rokok Kecil Menengah Melalui Formasi Ajukan Uji Materi PMK 161/2022 Tentang Cukai

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai dianggap merugikan dan mengancam industri hasil tembakau (IHT)

SURYAMALANG.COM/ISTIMEWA
Suasana buruh saat bekerja melinting rokok di salah satu perusahaan rokok kecil menengah di Malang 

SURYAMALANG.COM , MALANG - Asosiasi perusahaan rokok kecil menengah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mengajukan uji materi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Telah Selesai Dibuat.

Peraturan tersebut dianggap merugikan dan mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Harian Formasi, Heri Susianto, mengatakan bahwa dalam PMK 161/2022 banyak pasal yang saling bertentangan dan merugikan IHT.

Seperti keharusan pemberian cukai bagi Tembakau Iris (TIS) yang dianggap terlalu merepotkan pelaku IHT.

Sebab, tembakau iris yang dikirim ke pabrik harus diberi cukai.

“Padahal ketentuan mengenai TIS sudah digugurkan oleh MA dalam gugatan Formasi beberapa tahun yang lalu. Dalam PMK 161 tahun 2022 kok dihidupkan lagi,” ujarnya, Jumat (9/12/2022).

Heri menganggap, bahwa ada kegamangan dan kebingungan dari regulator dalam membina IHT ini.

Sebab, dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 12 Tahun 2022 yang menjabarkan PMK telah diterbitkan dan diperkuat ketentuan terkait TIS.

Hal ini berdampak pada kebingungan yang dialami oleh pelaku IHT sebagai sasaran regulasi untuk pembinaan IHT ke depan.

"Adanya PMK maupun Perdirjen ini akan membingungkan pelaku IHT sebagai sasaran regulasi,"

"Mestinya, peraturan-peraturan yang terbit terkait pengaturan IHT dapat memudahkan regulator maupun pelaku IHT sehingga industri ini bisa kondusif," terangnya.

Dengan melakukan uji materi ini Formasi berharap, ada upaya dari pemerintah agar peraturan yang telah terbit kembali ke arah yang benar dan kondusif bagi berbagai pemangku kepentingan.

Agar nantinya aturan yang diterbitkan dapat melindungi masyarakat, penerimaan negara terjaga, dan IHT tetap berjalan.

“Gugatan uji materi atas PMK No 161 tahun 2022 telah didaftarkan ke MA. Pasal apa saja yang menjadi keberatan Formasi, biarkan terungkap dalam pemeriksaan materi uji materi oleh MA,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai terjadi kelambanan dan kegamangan pemerintah dalam menentukan roadmap IHT.

Dia menyarankan, seharusnya pemerintah mampu memberikan keadilan dan kesinambungan pada tumpang tindih kebijakan serta peraturan di sektor IHT.

Selain itu,  ketiadaan roadmap semakin meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku IHT di dalam melakukan penyesuaian business plan perusahaan ke depan.

“Tentunya, dengan pengajuan uji materi tersebut dapat lebih menggugah pemerintah untuk lebih komprehensif di dalam mengambil kebijakan, tidak hanya mendasarkan pada sisi kesehatan saja maupun interest group tertentu,” tandasnya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved